Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Surabaya M. Fikser mengatakan latar belakang digelarnya bimtek ini karena akhir-akhir ini sedang hangat kasus kebocoran data dan informasi di Indonesia, dan hal itu juga terjadi di lingkungan pemerintahan yang biasanya digunakan untuk pelayanan publik.
Ia menilai, potensi kebocoran data itu juga sangat tinggi dan bisa terjadi di lingkungan Pemkot Surabaya.
“Hal itu terlihat dari banyaknya serangan kepada keamanan informasi Pemkot Surabaya. Berdasarkan data Pencegahan Serangan Siber, dalam 90 hari terakhir atau sekitar 3 bulan terakhir ini, terdapat 957.254 serangan yang berhasil ditangkal,” kata Fikser.
Situs yang diserang itu adalah aplikasi pelayanan publik untuk membantu memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Apabila situs-situs ini terus diserang, tentu akan mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat.
“Jadi, kami mohon dan minta tolong kepada semua pihak, tolong situs-situs ini jangan diserang, karena ini untuk kepentingan publik, kasihan warga nanti kalau situs-situs ini down, pelayanan kepada mereka pasti akan terganggu,” harapnya.
Ia berharap, dengan adanya bimtek ini jajaran Pemkot Surabaya dapat meningkatkan dan semakin menguatkan kembali keamanan informasinya, yang merupakan salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Bimtek ini juga diharap dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran (awareness) Perangkat Daerah mengenai pentingnya Tata Kelola Manajemen Keamanan Informasi, sehingga mampu menerapkan Tata Kelola Keamanan Informasi yang efektif dan efisien dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemkot Surabaya.
“Makanya, tujuan bimtek ini supaya seluruh PD di lingkungan Pemkot Surabaya bisa memahami dan mampu menerapkan Tata Kelola Keamanan Informasi, mampu menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), dan mampu menerapkan skema Keamanan SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik),” tandasnya. (*)
