Langkah Strategis Pemerintah Diungkap Dalam Bedah Buku Vaksinasi Covid-19

Langkah Strategis Pemerintah Diungkap Dalam Bedah Buku Vaksinasi Covid-19

“Yang menjadi variabel saat penanganan pandemi adalah mobilitas masyarakat dan vaksinasi. Vaksinasi ini dianggap sebagai salah satu item kalau kita ingin kembali ke keadaan normal. Karna jika tidak divaksinasi, masyarakat tidak akan percaya untuk melakukan aktifitas sehari-hari,” ungkap Deputi Koordinasi Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi Montty Girianna pada kesempatan tersebut.

Program vaksinasi sendiri bertujuan untuk mengurangi risiko penularan Covid-19 dengan membentuk kekebalan komunal (herd immunity) yang kemudian bertransformasi menjadi perlindungan kelompok (herd protection). Program vaksinasi juga dapat meningkatkan rasa percaya diri masyarakat untuk beraktivitas kembali dan sekaligus menggerakkan roda perekonomian.

Lebih lanjut, Deputi Montty juga mengatakan bahwa walaupun masyarakat sudah melakukan vaksinasi dosis 1 dan dosis 2, vaksin dosis 3 atau booster menjadi lebih penting karena dapat meningkatkan kadar antibodi hingga 2 sampai 3 kali lipat.

Kegiatan Bedah Buku Vaksinasi Covid-19 tersebut secara resmi dibuka oleh Gubernur Provinsi Riau yang diwakili Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Riau Elly Hayati Nur serta menghadirkan beberapa narasumber yaitu Asisten Deputi Agro, Farmasi, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian Dida Gardera, Direktur Pengelolaan Imunisasi Ditjen P2P Kementerian Kesehatan Prima Yosephine, Direktur Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Roy Himawan, Kepala Bbidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Riau Muhammad Ridwan, dan Kasubdit Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Kementerian Dalam Negeri Pramudya Ananta Boga.

Pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi refleksi dan apresiasi seluruh pihak atas kerja keras dalam melindungi masyarakat dan memulihkan kondisi bangsa. Keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia tidak terlepas dari dukungan dan koordinasi semua pihak termasuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI, POLRI, Swasta, dan Organisasi Kemasyarakatan. (*)