SURABAYA (Warta Transparansi.com) – Sebanyak 360.000 dosis vaksin darurat untuk mengatasi penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) didatangkan pemerintah pusat ke Jawa Timur, Kamis (23/6). Vaksin ini merupakan vaksin darurat yang didatangkan dari luar negeri sambil menunggu hasil vaksin yang sedang dibuat oleh Pusat Veteriner Farma (Pusvetma).
Untuk itu, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Agatha Retnosari meninjau langsung ke Pusat Veteriner Farma (Pusvetma), Kamis (23/6), setelah ia mengetahui bahwa baru 900 dosis vaksin diberikan kepada sapi di Jawa Timur.
“Ini tindak lanjut setelah Komisi B melakukan kunjungan ke Tuban terkait vaksin PMK. Nah setelah ngobrol dengan kepala Pusvetma barusan, dijelaskan bahwa Jatim mendapatkan 1.000 dosis vaksin PMK ini untuk launching beberapa waktu lalu. Dan hari ini kabarnya datang lagi sebanyak 360.000 dosis,” ujar Agatha.
Meski mengaku kurang lega dengan alokasi vaksin yang hanya 360.000 dosis, menurutnya tidak ada cara lain sembari menunggu vaksin mandiri yang saat ini sedang diproduksi oleh Pusvetma.
Politisi PDIP ini menambahkan untuk mendatangkan vaksin impor ini juga tidak bisa langsung. “Harus indent dulu. Sedangkan untuk vaksin mandiri ini prosesnya juga lama dan tidak bisa dimajukan,” ungkapnya.
Agatha menegaskan agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera mengeluarkan dana darurat atau belanja tidak terduga (BTT). “Ini harus segera cair untuk membantu para peternak. selain itu harus ada edukasi terhadap para peternak terkait vaksinasi. Karena setelah divaksin biasanya sapi akan diberi tanda pada telinganya, nah inilah yang membuat peternak enggan karena berpengaruh terhadap harga jual. Karena biasanya sapi yang ditindik itu kan identik dengan sapi bantuan, nah inilah yang harus kita edukasi,” terangnya.
Kepala Pusvetma Edy Budi Susila membenarkan ada 360.000 dosis vaksin untuk mengatasi wabah PMK datang ke Jawa Timur, Kamis (23/6). Vaksin ini merupakan vaksin darurat dari luar negeri sambil menunggu hasil vaksin yang sedang dibuat Pusvetma. “Vaksin ini sedang dalam distribusi,” katanya.
Edy menambahkan untuk vaksin yang diproduksi ini secara mandiri ini masih sedang dibuat. Ia mengatakan vaksin mandiri ini sejak pernah dibuat terakhir untuk PMK tahun 1986. “Kemudian tahun yang sama Kementerian Pertanian mendeklarasikan bahwa Indonesia sudah bebas PMK. Dari deklarasi Kementan tersebut kita ajukan kepada lembaga kesehatan hewan dunia, ini membutuhkan waktu 4 tahun untuk mengevaluasi. Sehingga Indonesia dinyatakan bebas PMK tahun 1990,” ujarnya.
Lebih lanjut Edy mengatakan sejak dinyatakan bebas dari PMK ini, Pusvetma sudah tidak lagi memproduksi vaksin. Menurutnya untuk memproduksi vaksin mandiri ini membutuhkan waktu yang lama. “Dan peralatan yang digunakan untuk membuat vaksin mandiri pada wabah PMK tahun 80an itu sudah tidak bisa digunakan lagi saat ini,” katanya.
Saat ditanya terkait Jatim yang hanya mendapatkan 900 dosis vaksin, Edy mengatakan kalau hal tersebut hanya untuk launching vaksin beberapa waktu lalu. Dan saat ini menurutnya ada tambahan lagi 360.000 dosis. (sr/min)