SIDOARJO (Wartatransparanso.com) – Pemprov Jatim memastikan melakukan pengawalan terhadap distribusi Vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Jawa Timur. Selain itu juga memastikan bahwa stok hewan kurban di Jatim dalam kondisi aman dan sehat.
Ini diungkapkan setelah Gubernur Khofifah mengunjungi kandang sapi potong siap kurban yang berada di Dusun Wonokayun, Desa Wonokarang, Kec. Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, Jumat (17/6/2022).
Di kandang ini total ada sebanyak 80 ekor sapi potong yang dinyatakan sehat dan siap untuk dijadikan hewan kurban.
Pemprov Jatim tahun ini menyiapkan beberapa jenis hewan qurban meliputi Sapi Potong, Kambing dan Domba. Khusus untuk Sapi Potong yang tersedia di Jatim berjumlah 108.136 ekor, Kambing 296.672 ekor dan Domba 120.265 ekor.
Sedangkan untuk kebutuhan hewan kurban tahun 2022 di Jatim diperkirakan akan sebanyak 408.645 ekor dengan rincian Sapi Potong 74.817, yang artinya masih ada surplus sebanyak 33.319 ekor.
Kemudian kambing kebutuhannya untuk kurban sebanyak 276.987 ekor yang artinya masih surplus 19.685 ekor. Dan terakhir, kebutuhan kurban domba diperkirakan sebanyak 48.351 ekor atau artinya masih surplus 71.914 ekor.
Hewan ternak di Jatim dalam kondisi yang cukup dalam skala regional. Menurut Khofifah, hal itu telah dibahas dan dipetakan bersama dalam rakor terintegrasi bersama forkopimda Jatim dan kabupaten kota.
“Pada saat rakor yang lalu kita sudah melakukan pemetaan detail terkait stok untuk hewan kurban. Dan kita pastikan stok hewan kurban kita cukup secara regional. Untuk memudahkan akses hewan kurban masing- masing kabupaten/ kota dapat menyiapkan titik sentra pemasaran hewan kurban dengan tanda otoritas veteriner setempat yang membuktikan ternak tersebut sehat,” tegasnya.
Dalam SE Gubernur Nomor 524/6359/122.3/2022 Tentang
Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Mulut Dan Kuku Pada Ternak di Jawa Timur disebutkan bahwa lalu lintas hewan antar wilayah harus disertai dengan surat keterangan kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
“Jadi lalu lintas hewan ternak antar kabupaten kota yang menentukan boleh tidaknya melintas adalah otoritas veteriner kabupaten kota,” urai Khofifah.
Selain itu, dalam SE tersebut juga diatur bahwa lalu lintas hewan ternak yang dimungkinkan membawa PMK pada ternak diatur berdasarkan status wilayah. Ada status Wilayah Bebas, Wilayah Terduga, Wilayah Tertular, dan Wilayah Wabah.
Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) atau Sertivikat Verteriner (SV) untuk lalu lintas hewan ternak antar wilayah dalam kabupaten/Kota ditetapkan oleh Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk lalu lintas hewan dan produk hewan antar Provinsi ditetapkan oleh Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi.
Selanjutnya, Gubernur Khofifah memesankan pada Bupati Walikota untuk menentukan dimana sentra hewan-hewan kurban yang bisa diakses oleh masyarakat. Ia juga meminta setiap sentra hewan kurban juga melewati _assessment_ dari otoritas veteriner.
“Jadi setiap sentra ada penjelasan dan keterangan dari otoritas veteriner setempat bahwa ternak yang dijual di tempat itu dalam keadaan sehat. Saya rasa ini berseiring dengan surat edaran MUI bahwa yang boleh dijadikan hewan kurban adalah hewan yang sehat. Yang tentunya juga selain syarat-syarat seperti misalnya minimal usia 2 tahun, sudah tanggal gigi dan seterusnya,” tandasnya.
Selain itu, sesuai SE Gubernur, di masa wabah PMK ini, pemotongan hewan kurban dilakukan di Rumah Potong Hewan yang ditunjuk atau tempat pemotongan hewan kurban yang telah direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing.(fir/min)
Reporter : Hidyati Firli
Sumber : WartaTransparansi.com