Minggu, 16 Juni 2024
30 C
Surabaya
More
    Jawa TimurSurabayaMasih Ada 976 Ribu Warga Surabaya Tergolong MBR

    Masih Ada 976 Ribu Warga Surabaya Tergolong MBR

    SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Masih ada 976 ribu warga Kota Surabaya tergolong dalam Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Untuk itu, pemkot target di akhir tahun 2022, jumlah tersebut akan turun menjadi 300 ribu MBR.

    Untuk mewujudkan target tersebut, Pemkot Surabaya melakukan sinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur (Jatim) terkait Pemetaan Kantong atau Peta Sebaran Rumah Tangga MBR di Kota Surabaya.

    Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, berdasarkan pemaparan data MBR Kota Surabaya, yang terdiri atas data individu dan data rumah tangga (ruta), diketahui masih terdapat ketidaklengkapan data.

    Maka, untuk menyelesaikan tersebut, setelah cuti bersama dan libur Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijiriah, pemkot akan mempercepat proses updating atau pembaharuan data.

    “Kami akan menentukan Rencana Waktu Updating Data MBR dengan target selesai pada bulan Juli 2022 mendatang. Hal ini untuk mempermudah kami mengetahui posisi atau keadaan MBR. Untuk itu, kami akan memberikan pelatihan kepada petugas updating data sebelum turun ke lapangan,” kata Eri, Kamis (28/4/2022).

    Baca juga :  Pemkot Surabaya Lelang 887 Unit Kendaraan Operasional

    Pemkot Surabaya akan berkoordinasi dengan BPS Jatim untuk melakukan penyusunan materi pendataan, perencanaan IT, pemilihan petugas pendataan, pelatihan intama pendataan, pelatihan instruktur pelatihan, pelatihan petugas pendataan, pelaksanaan pendataan, cleaning data hasil kompilasi, pengembangan dan penyusunan model PMT (Proxy-Means Test) dan ground check, skoring ruta dan proses ranking ruta, serta data final.

    “Insya Allah setelah selesai, selain bisa memberikan intervensi kepada MBR, kami juga bisa mengetahui adakah keluarga yang mengalami stunting atau gizi buruk. Sehingga, anggaran tahun 2023 bisa tepat sasaran,” ungkapnya.

    Menurutnya, terkait pelatihan updating data statistik yang dilakukan, Pemkot Surabaya akan didampingi langsung oleh BPS Jatim. Kedepan, ia berharap bahwa nama penerima bantuan kategori MBR bisa diakses oleh publik.

    “Data ini tidak akan ditutup-tutupi. Sebab, Kita punya target, dari total MBR 976 ribu menjadi 300 ribu. Updating data dan pengentasan MBR akan berjalan bersamaan,” tegasnya.

    Baca juga :  Siap Jaga Wilayah LGBT, I Gusti Bagus M Ibrahiem Nahkodai Kanim Kelas I TPI Tanjung Perak

    Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur Dadang Hardiwan menjelaskan, mengenai Pemaparan Pemetaan Kantong atau Peta Sebaran Rumah Tangga MBR di Kota Surabaya telah dilakukan beberapa tahapan kegiatan. Dimulai dari penyimpanan data MBR, yakni melakukan penyiapan (pengecekan konten) data MBR yang terdiri dari data individu dan data rumah tangga.

    “Kedua, melakukan penghitungan dengan menggunakan metode PMT, yang akan diperoleh tingkat kesejahteraan. Sebab, kelengkapan isian data mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga,” ujarnya.

    Dan ketiga, melakukan pemetaan kantong MBR dan kemiskinan Kota Surabaya, hasil penghitungan tingkat kesejahteraan rumah tangga digunakan untuk memperoleh kantong (MBR dan Kemiskinan) di Kota Surabaya.

    Dalam penyiapan data dasar MBR terdapat dua data penting, yaitu data individu dan data rumah tangga. Untuk data individu Kota Surabaya, terdapat 973.643 jiwa dan terdapat 101.441 data yang tidak memiliki atribut lengkap (hanya nama dan kode identitas, seperti ijazah dan lapangan pekerjaan).

    Baca juga :  Curanmor Makin Marak di Surabaya, Pemkot Cari Solusi

    Sedangkan, untuk data rumah tangga terdapat 286.817 yang termasuk rumah tangga MBR yang memiliki atribut lengkap.

    “Maka harus melakukan intervensi dengan kolaborasi antar PD. Upaya intervensi untuk sasaran warga MBR, diantaranya adalah peningkatan kualitas manusia, produktivitas ekonomi, perlindungan sosial, dan kualitas permukiman. Sebab, perlu ada ketepatan data dalam mewujudkan gotong royong menuju kota dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan,” tukasnya.

    Untuk mewujudkan target Pemkot Surabaya dalam program pengentasan kemiskinan, BPS Jatim akan mendampingi pelaksanaan pembaharuan data, khususnya data individu yang terdapat ketidak lengkapan.

    “Kami akan melakukan pendampingan atau membina untuk bagaimana menghasilkan data yang baik. Lebih lanjut, kami akan berdiskusi atau koordinasi terkait dengan keinginan Pemkot Surabaya dan data apa saja yang perlu kami siapkan,” ujarnya.

    Sedangkan mengenai personel atau jumlah petugas yang akan diterjunkan selama proses pembaharuan data, Pemkot Surabaya dan BPS Jatim akan mendiskusikan materi yang dibutuhkan dengan data MBR yang sudah ada.

    “Kami berupaya untuk membenahi kualitas data, dengan demikian program intervensi yang sudah ada akan lebih tepat sasaran,” tandasnya. **

    Reporter : Wetly

    Sumber : WartaTransparansi.com

    COPYRIGHT © 2022 WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan