“Tapi khusus penjual gorengan memang kita intinya berbagi kebahagiaan. Mereka yang paling membutuhkan sebetulnya, kalau orang biasa saja 1 liter bisa satu minggu kalau pedagang gorengan 1 sampai 2 liter belum tentu cukup sehari. Ini berbagi kegembiraan untuk mereka,” tegasnya.
Sarmuji pernah mengusulkan larangan ekspor kelapa sawit, agar kebutuhan minyak goreng dalam negeri terpenuhi.
“Misalkan kemarin kan ada larangan ekspor batubara pada saat kelangkaan batubara dan stok terancam. Itu sebenarnya bisa dilakukan pada minyak goreng, entah selama beberapa saat atau sebulan, sampai kebutuhan minyak tercukup.
Selain membagikan di Surabaya, kami berusaha bisa menjangkau daerah lain, seperti Kediri sudah dilakukan, di jaringan saya sebagai Anggota DPR RI. Kita sendiri juga cukup susah mencari stok minyak goreng dengan HET pemerintah.
“Nantinya kita akan lakukan di daerah lain, nanti konsepnya bisa gratis atau kami subsidi. Pemprov Jatim juga melakukan operasi pasar di daerah dan itu membantu sekali terhadap stok minyak di daerah,” kata Sarmuji.
Ketua KAUJE menambahkan, persoalan utama langkanya minyak goreng HET disebabkan oleh rantai distribusi yang tidak berjalan dengan baik.
“Barangkali produksinya berkurang karena ekspor terus berjalan. Faktor lain distribusi, pemerintah harus memotong rantai distribusi agar supaya minyak goreng di pasaran lebih banyak. Dengan memotong rantai distribusi, bisa langsung pabrik ke pedagang langsung, agar rantai distribusi lebih pendek,” tandasnya.
Turut hadir mendampingi Sarmuji adalah Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim Blegur Prijanggono, Wakil Ketua bidang MPO Meulila Osman dan beberapa pengurus Golkar Jawa Timur. (fir/min)
