MAGETAN (WartaTransparansi.com) –Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, menyoroti nasib 622.000 warga Jatim penerima bantuan BPJS Kesehatan yang kepesertaannya kini nonaktif akibat tak lagi mendapat dukungan Pemprov Jatim. Ratusan ribu warga itu pun harus pontang-panting untuk bisa berobat ke fasilitas kesehatan.
“Ini memprihatinkan, Pemprov Jatim di bawah kepemimpinan Khofifah-Emil tidak memiliki empati, tidak punya sense of crisis. Sekarang masa sulit pandemi, tiba-tiba 622.000 BPJS Kesehatan warga tidak lagi difasilitasi di APBD Jatim. Sifatnya mendadak, tanpa sosialisasi masif ke warga,” ujar Deni, Minggu (16/1/2021).
“Mana jargon Cettar ala Bu Khofifah, yang katanya selalu gerak cepat, efektif, efisien, tanggap, transparan?” tanya Deni.
Deni mengatakan, banyak warga yang menghubungi dirinya meminta penjelasan terkait adanya 622.000 warga yang kepesertaan BPJS Kesehatan-nya tiba-tiba tidak bisa digunakan. Ada warga yang sakit dan dirawat di rumah sakit, langsung terkejut karena ternyata kartu BPJS Kesehatan-nya terblokir. Walhasil, warga tersebut dibebani biaya jutaan rupiah hingga harus pontang-panting mencari pinjaman tetangga.
“Ada juga warga yang memulangkan paksa ibundanya karena tak kuat membayar tagihan rumah sakit, padahal ibundanya belum sembuh betul,” kata Deni.
Dia mengatakan, saat ini Pemprov Jatim malah terkesan lempar tanggung jawab terkait masalah itu dengan meminta kabupaten/kota untuk membiayai 622.000 warga yang semula ditangani provinsi.
