“Tetapi akan saya buatkan nilai kontrak kerja output, outcome akan ditandatangani. Kalau tidak sesuai, ya harus berhenti. Yang saya harapkan hasil asesmen sesuai di lapangan,” tegasnya.
Selama satu tahun ke depan, setiap pejabat pemkot akan menandatangani kontrak kinerja. Dalam kontrak kinerja itu juga tercantum, bahwa apabila pejabat tersebut tidak memenuhi output dan outcome, maka wajib untuk mengundurkan diri.
“Kalau tidak sesuai, saya berharap ya mundur sendiri. Tidak ada persaingan antar OPD. Karena saya mencopot (pejabat) dari jabatannya itu karena output dan outcome nya tidak sesuai,” jelas dia.
Di samping menerapkan kontrak kinerja, Wali Kota juga memastikan bakal rutin melakukan rotasi setiap 1, 2 atau maksimal 3 tahun sekali. Bagi dia, selama masa itu, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemkot Surabaya harus dilakukan rotasi agar dapat saling merasakan OPD yang lain.
“Di tahun 2022 kebutuhan umat itu pasti lebih besar. Saya contohkan, ketika saya turun sendiri masih ada orang tidak sekolah, ada permakanan stunting. Ketiga, ketika banjir, lurah tidak turun. Bahkan, saya pernah ngantor di Balai RW, ya tidak diteruskan. Nah, inilah saya ingin dengan semangat yang sama di tahun 2022 ada perubahan. Karena kita ini pelayan,” pesannya.
Maka dari itu, ke depan hasil output dan outcome dari kontrak kinerja setiap pejabat pemkot itu bakal disampaikan ke media. Sehingga, Wali Kota berharap, warga Surabaya bisa tahu dan dapat saling mengawasi kinerja pejabat pemkot.
Menurut dia, kontrak kinerja akan dimulai pada minggu ketiga Januari 2022. Kemudian pada minggu keempat, setiap anggaran semua OPD dengan output outcome-nya akan disampaikan kepada media.
“Sehingga semua masyarakat Surabaya akan tahu output dan outcomenya, dapat mengawasi dan menagih. Dengan ini yang saya harapkan para pejabat tidak disibukkan lihat kanan-kiri, rasan-rasan, tapi pejabat disibukkan dengan apa yang sudah dijanjikan dengan output dan outcomenya,” tandasnya. **
