Senin, 24 Januari 2022
31 C
Surabaya
More
    Jawa TimurSurabayaRibuan Buruh Desak Gubernur Jatim Jalankan Putusan Mahkamah Konstitusi

    Ribuan Buruh Desak Gubernur Jatim Jalankan Putusan Mahkamah Konstitusi

    SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Pasca ditetapkannya UMP (Upah Minimum Provinsi) oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, ribuan buruh yang tergabung dalam elemen serikat pekerja melakukan aksi turun jalan.

    Seperti halnya aksi sebelumnya, demo buruh siang tadi, Senin (29/11/2021) di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya,  jumlahnya jauh lebih besar. Diperkirakan demo kali ini mencapai 20.000 orang yang di sokong dari ring satu yang meliputi Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, Gresik dan Surabaya.

    Tuntutan mereka masih tetap yakni menolak penetapan UMP oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Ribuan buruh  juga mendesak Gubernur Jatim menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-undang Cipta Kerja serta menolak upah murah.

    Jazuli jubir Gasper (Gerakan Serikat Pekerja) mengatakan, ada tiga titik kumpul para pendemo yaitu bundaran Waru, Kebun Binatang dan puncaknya di Gedung Negara Grahadi.

    Baca juga :  Wali Kota Eri Ancam Putus Utilitas Penghambat Saluran

    Massa buruh melintas di Bundaran Waru. Mereka adalah massa buruh dari Sidoarjo yang sempat berkumpul di Perumahan Puri Surya Jaya Gedangan.

    Menurut Jazuli, massa dari Sidoarjo itu kali ini mendapat tugas khusus untuk mengawal jalannya pembahasan UMK yang berlangsung di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jatim, di Jalan Menanggal Selatan.

    Buruh menuntut Dewan Pengupahan agar mengusulkan besaran kenaikan UMK masing-masing kabupaten/kota di Jatim yang berkeadilan.

    Mereka meminta penetapan UMK tidak mengacu pada Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan yang merupakan turunan Undang-Undang Cipta Kerja.

    Sementara itu, Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan Kapolrestabes Surabaya mengatakan polisi juga sudah menyiapkan pengamanan selama berlangsungnya unjuk rasa di dua lokasi. Baik di Kantor Disnakertrans Jatim maupun di Gedung Negara Grahadi.

    Baca juga :  Eri Suport Urban Farming Teknik Hidroponik di Surabaya

    Polrestabes Surabaya akan didukung pasukan Dalmas dari sejumlah Polsek yang ada di wilayah Ring 1 Jatim dengan total jumlah personel mencapai 2500 orang. Mereka disebar sebagian di Disnakertrans, sebagian lainnya di Gedung Negara Grahadi.

    Pantauan WartaTransparansi.com dari lokasi Jalan Gubernur Suryo (Gedung Grahadi) sudah dipagari kawat berduri terpasang mulai pintuk masuk sebelah barat sampai pintu keluar sektor timur.  petugas kepolisian pun terlihat berjaga jaga.

    Sebelumnya Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menetapkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp. 1.891.567,12 naik sebesar Rp. 22.790,- atau hanya sebesar 1,2% dari UMP Jawa Timur tahun 2021 sebesar Rp. 1.868.777,08.
    Penetapan upah minimum provinsi (UMP) Jawa Timur tahun 2020 tersebut dituangkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/783/KPTS/013/2021 tertanggal 20 November 2021.

    Baca juga :  Eri Minta Mal di Surabaya Sediakan Musala Nyaman Beribadah

    Plh Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono yang mewakili Gubernur,  saat itu,  menyampaikan, keputusan diambil berdasar hasil sidang pleno pembahasan rekomendasi besaran UMP Jatim 2022 oleh Dewan Pengupahan Jatim yang dihadiri 22 orang anggota. Mereka terdiri dari delapan orang unsur pemerintah, lima orang unsur pengusaha/Apindo, tujuh orang unsur serikat pekerja/serikat buruh, satu orang unsur pakar, dan satu orang unsur akademisi.

    Penetapan UMP 2022 ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, menggunakan formula penyesuaian upah minimum (adjusting) dengan menggunakan data-data statistik yang dirilis oleh BPS, sebagai dasar perhitungan penyesuaian upah minimum, baik UMP maupun UMK tahun 2022. (sr/guh/min)

    Reporter :
    Penulis :
    Editor :
    Redaktur :
    Sumber : WartaTransparansi.com

    KOMENTAR

    Berita Menarik Lainya

    Jangan Lewatkan