Peran Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dinilai sangat dibutuhkan untuk membantu agar tidak ada perbedaan pendapat, termasuk keamanannya. Sebab, terdapat dua aturan, pertama memberikan kesempatan untuk adil, lalu kedua melindungi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA).
“KADIN Jatim penilaiannya menjadi paling aktif dalam menjembatani pelaku usaha dan pemerintah. Mereka benar-benar menjadi gambaran hasil yang bermanfaat bagi birokrat dan masyarakat. Itu yang utama,” ujarnya.
Jika hal itu bisa diterapkan secara baik oleh KADIN, Edi berharap, terselenggaranya forum semacam ini mampu memberikan solusi terhadap kelangsungan usaha secara nyata antara pemerintah dan pelaku usaha.
“Termasuk secara bersama-sama menurunkan korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju,” pesannya.
Forum kemitraan komunikasi daerah yang difasilitasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemprov Jatim, KADIN Jatim dan Ketua Komite Advokasi Daerah (KAD) Jatim itu dihadiri Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI, Edi Suryanto, Wakil Ketua Kadin Jatim MT Junaedy, Ketua Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi Jatim, Reswandi.
Turut hadir secara daring, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi serta Forum Asosiasi Usaha (Forkas), para pelaku asosiasi usaha yang tergabung dalam KADIN serta Direksi BUMD dan anak perusahaan di Jatim.(*)
