Jakarta (WartaTransparansi.com) – Ketua Umum Presidium Pusat Barisan Pembaharuan (PP BP) meminta polemik soal tidak dikibarkannya bendera merah putih di Kejuaraan Piala Thomas 2021 dihentikan. Menurut Ketua Umum organisasi Relawan Jokowi ini, segala kelemahan dan kekurangan tehnis, jangan sampai mengorbankan yang subtansial.
“Indonesia menjuarai Piala Thomas setelah setelah 20 tahun. Kejuaraan pebulutangkis putra tersebut diraih tim Indonesia usai kalahkan China 3-0. Jadi polemik soal bendera merah putih dihentikan, fokus pada pengembangan prestasi kedepannya,” kata Syafrudin Budiman, saat ditemui media, Selasa (19/10/2021) di Jakarta.
Menurut Gus Din sapaan akrabnya, dngan pencapaian tersebut, Indonesia menjadi peraih Piala Thomas terbanyak dengan 14 trofi. Dibandingkan dengan China sebagai saingan terdekat yang mengoleksi 10 trofi juara.
Meski mencatatkan prestasi, bendera Indonesia tidak berkibar ketika lagu Indonesia Raya dinyanyikan. Kejadian tersebut dikarenakan bendera merah putih dilarang berkibar oleh BWF (Badminton World Federation). Sebagai gantinya, bendera Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) berkibar mengiringi lagu kebangsaan.
“Sudahlah hentikan polemik, para atlet dan pengamat olahraga tak perlu berlebihan menanggapi. Tontonan tanpa bendera merah putih pasti akan di evaluasi oleh Menpora, KONI, KOi dan PBSI. Jadi jangan saling menyalahkan, seolah merasa paling benar,” kritik Gus Din.
Kejadian tersebut tersebut kata Gus Din, disebabkan Indonesia mendapatkan sanksi dari Badan Antidoping Dunia (WADA) karena dinilai tidak patuh pada penerapan aturan antidoping.
Surat dari WADA menyebutkan Indonesia tidak mematuhi penegakan standar anti-doping karena tidak mengikuti Test Doping Plan (TDP) yang dibuat pada 2020. Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) tidak dapat mengirimkan jumlah sample sesuai dengan TDP (Test Doping Planning).
“Menpora pada 8 Oktober 2021 Kemenpora sudah melakukan koordinasi dengan Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) untuk mengklarifikasi bahwa pada 2020, LADI tidak dapat mengirimkan jumlah sample sesuai dengan TDP (Test Doping Planning). Alasannya karena kegiatan-kegiatan olahraga terhenti sejak pandemi COVID-19 Indonesia pada Maret 2020,” jelasnya.
Sebelumnya, Menpora Zainuddin Amali menargetkan sampel bisa terpenuhi dari pelaksanaan PON XX Papua yang masih berlangsung. Apabila target tersebut tidak terpenuhi, maka Indonesia terancam tidak bisa menjadi tuan rumah kejuaraan olahraga regional, kontinental, atau dunia. Selain itu, WADA juga mencabut hak suara pengurus LADI di dalam kepengurusan WADA.
