Ketua Golkar Jatim M. Sarmuji, Pemerintah Diminta Ubah Kebijakan Sementara

BLITAR (WartaTransparansi.com) – Anjloknya harga telur hampir tiga bulan terakhir disikapi Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur M. Sarmuji dengan turun ke pasar pasar, mendengarkan keluhan peternakdan melakukan pembelian telur besar besaran di Blitar pada Kamis (7/10/2021).

Sehari sebelumnya Sarmuji keliling ke pasar di Tulungagung serta mengunjungi peternah di Desa Demuk, Kecamatan Pucanglaban. Tujuannya, ingin mendengarkan keluhan para peternak disana.

Sarmuji tidak sekedar berkunjung. Pihaknya juga melakukan aksi borong 7 ton telur dari peternak rakyat. Kemudian telur yang dibelinya dibagikan kepada pondok pesantren, panti asuhan serta masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Blitar.

“Saya terus terang miris mendengar keluhan peternak. Aksi borong telur ini adalah upaya jangka pendek yang bisa dilakukan di tengah anjloknya harga telur yang sudah hampir tiga bulan belakangan. Semoga setelah ini banyak yang mengikuti,” ungkap Sarmuji, anggota Komisi Xl DPR RI kepada WartaTransparansi.com.

Di luar sana orang banyak mengira pasca  Pak Jokowi mengundang peternak ayam telur, persoalan beres. Padahal kenyataannya tidak,” ujar Sarmuji

“Anjloknya harga telur ini merupakan sebuah bencana yang memerlukan gerak cepat mitigasinya agar tidak terulang pada masa-masa mendatang. Ini sebuah bencana ekonomi yang membutuhkan mitigasi khusus. Bagi peternak dampaknya tidak kalah hebat di bandingkan dengan COVID-19,” Ungkap Sarmuji.

Selain memborong telur, Sarmuji juga meminta Pemkab maupun pemerintah provinsi untuk mengambil kebijakan yang memberikan dampak langsung bagi peternak telur. Salah satunya dengan cara menyerap telur dan menjadikannya komponen bansos.

“Pemerintah daerah atau provinsi bisa mengubah kebijakan untuk sementara dalam mengantisipasi pasokan telur yang melimpah, misalkan dengan mengganti protein hewani dengan telur untuk bansos dalam jangka waktu sebulan ini,” usulnya.

Sementara itu, Mujiatun, salah satu peternak yang hadir dalam rembug yang diinisiasi Sarmuji diketahui meminta pemerintah agar bisa menstabilkan harga telur dan pakan. ia berharap hal ini dapat mendukung peternak rakyat agar bisa terus berproduksi.

“Kami memohon kepada pemerintah untuk menstabilkan harga telur dan pakan. Harga telur bisa naik dan turun tetapi harga konsentrat jika sudah naik cenderung susah untuk turun,” ujar Mujiatun.

Mujiatun dan para peternak yang produksi telurnya dibeli langsung oleh Sarmuji juga mengucapkan terima kasih. Ia bersyukur ada anggota DPR yang mau terjun langsung memberikan solusi kepada para peternak.

“Terima kasih Pak Sarmuji yang telah membeli telur kami, yang saat ini harganya Rp 12.800 dan Rp 13.000 dibeli dengan harga Rp 15.000,”.

Di Tulungagung Sarmuji banyak menerima keluhan dari para peternak. Dalam sebuah pertemuan yang digelar pada saat itu, seorang pertenah bernama Amin, mengatakan bahwa saat ini para petani mengalami goncangan harga.

“Naik turunnya harga jagung saat ini akan bisa kami jangkau asal harga telur saat ini rada pantes (normal seperti biasa). Untuk saat ini jika dikerjakan sendiri harga impasnya sekitar Rp 15.900 tetapi jika menggaji karyawan harga impasnya di harga Rp 16.200-Rp 16.300, sedangkan harga per hari ini antara Rp 13.200-13.700,” ujar Amin.

Selain Amin, Sujianto mengatakan bahwa turunnya harga telur saat ini dipengaruhi oleh perusahaan pakan yang juga turut serta dalam produksi telur.

“Perusahaan besar pakan dan DOC juga ikut dalam produksi telur yang jumlahnya jutaan yang akhirnya mematikan kita-kita para peternak rakyat. Kami mengambil sentrat (pakan) dari mereka, ngambil anakan juga dari mereka dengan harga yang ada saat ini (Rp 13.000) kami yang njeleput (hancur),” ungkap Sujianto.

Untuk itu Sujianto yang juga menjadi rujukan peternak di kampungnya ini meminta pemerintah untuk membatasi korporasi besar turut serta beternak ayam. Ini agar harga telur di peternak rakyat tidak anjlok akibat kalah bersaing dengan perusahaan besar.

“Kami para peternak memohon kepada Pak Sarmuji untuk memperjuangkan agar pemerintah membuat aturan pembatasan perusahaan yang terjun diproduksi telur. Kalau ini diteruskan kami pasti akan gulung tikar,” ujar Sujianto.

Terhadap keluhan yang disampaikan oleh para peternak anggota Komisi XI DPR RI Dapil VI (Tulungagung, Blitar, Kediri) Jatim tersebut akan memperjuangkan dan mencari solusi agar masalah harga telur bisa segera stabil.(nang/min)