JAKARTA (WartaTransparansi.com) – Polemik investasi di Teluk Lamong, Surabaya, Jawa Timur, berakhir happy. Difasilitasi Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, kisruh pemutusan sepihak Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh PT Pelindo III dengan mitra usaha berakhir damai. PT Pelindo III mengakui kekeliruannya dan siap melanjutkan kerja sama dengan mitra kerja.
Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Ketua DPD RI dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Investasi/BKPM, Pemprov Jatim, PT Pelindo III dan stakeholder pelabuhan di Ruang Rapat Pimpinan DPD RI Gedung Nusantara III Lantai VIII Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (17/9/2021).
Pada rapat yang dipandu oleh Wakil Ketua Komite II DPD RI, Bustami Zainuddin, hadir Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak, Direktur Wilayah III Kedeputian Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, RR Sri Moertiningrum, Plt Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Kementerian BUMN, Desty Arlaini, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, Gede Pasek Suardika, Direktur Utama Pelindo III, Boy Robyanto, Komisaris PT Bersama Membangun Jatim (BMJ) Erlangga Satriagung dan Country Head FKS-PT Terminal Bangsa Mandiri (TBM) Yanuar Samron.
Pada kesempatan itu, LaNyalla meminta PT Pelindo III untuk memperhatikan dengan baik pesan Presiden Joko Widodo mengenai kemudahan dan kenyamanan investor dalam membangun negeri ini.
“Presiden menyampaikan bahwa indeks kemudahan berusaha di Indonesia harus diperbaiki. Target investasi pun harus ditingkatkan,” ujar LaNyalla.
Senator Dapil Jawa Timur itu melanjutkan, sebagai representasi daerah, DPD RI berkepentingan untuk menyerap aspirasi di daerah dan memperjuangkannya di tingkat nasional. Pun halnya dengan kesejahteraan masyarakat di daerah, LaNyalla menilai DPD RI berkepentingan untuk mendorongnya.
