Hasil temuan dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan soal anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp147 triliun APBN 2020, sebagai Badan Publik Pemerintah melalui kementerian atau lembaga mana saja wajib transparan.
Transparansi bagi Badan Publik pengelola anggaran PEN merupakan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Paling tidak mengumumkan sesuai dengan amanat undang undang, ada kewajiban mengumumkan informasi publik sebagaimana diamanatkan, yaitu; informasi yang wajib diaediakan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.
Apalagi, sudah masuk proses pemeriksaan dan ada selisih cukup fantastis sebesar Rp147 triliun, maka apapun alasannya wajib melaksanakan informasi yang wajib tersedia setiap saat untuk keperluan pemeriksaan atau kepercayaan publik.
Diketahui, Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan selisih anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam APBN 2020 Rp147 triliun.
Selisih itu didapat dari perhitungan BPK yang menyebut total anggaran PEN Rp841,89 triliun. Sedangkan Kementerian Keuangan menyebut Rp695,2 triliun.
Temuan di antara kedua angka itulah selisih itulah wajib diumumkan secara transparan sesuai amanat UU KIP.
Apalagi, menanggapi temuan tersebut, anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir mengaku sangat prihatin dengan temuan selisih Rp147 triliun ini.
“Bukan angka yang sedikit selisih Rp147 triliun. BPK harus segera kami undang ke DPR menyampaikan secara detail bagian mana saja yang tidak kredibel tersebut. Ini persoalan serius karena menyangkut uang rakyat,” kata Hafisz dalam keterangan persnya, Kamis (9/9/2021).
Hafisz mengemukakan, dari ikhtisar hasil pemeriksaan BPK semester II 2020, ada biaya program PEN di luar skema sebesar Rp27,32 triliun. Dari angka itu, yang sudah dibelanjakan dalam APBN 2020 sebesar Rp23,59 triliun.
Selain itu, ungkap dia, ada alokasi kas badan layanan umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) kepada BLU-BLU Rumpun Kesehatan sebesar Rp1,11 triliun.
Politisi PAN ini juga ada relaksasi PNBP K/L sebesar Rp79 miliar yang berasal dari insentif penundaan pembayaran PNBP. Bahkan, meminta melanjutkan, temuan BPK juga mencakup fasilitas perpajakan yang diatur dalam PMK Nomor 28 Tahun 2020 selain PPN ditanggung Pemerintah dan PP Nomor 29 Tahun 2020 yang belum masuk ke dalam penghitungan alokasi program PEN dengan nilai yang belum bisa diestimasi.
Berbagai permasalahan itu wajib diumumkan sesuai amanat UU KIP, minimal ; (1). menjelaskan soal selisih, (2). Laporan realisasi anggaran, (3). Jika berkaitan dengan hajat hidup orang banyak segera diumumkan kepada publik, (4). Berbagai bukti pendukung atas pengeluaran disiapkan, (5). Jika bersifat kegiatan serta merta didukung dengan peraturan pendukung.
Transparansi atau keterbukaan ialah keputusan yang diambil dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara atau mekanisme yang mengikuti aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh lembaga.
Oleh karena itu, Kementerian dan lembaga pelaksana PEN wajib melaksanakan transparansi dengan sungguh-sungguh.
Mengapa? PEN adalah bagian program menyeimbangkan keterpurukan banyak pihak pada masa pandemi Covid-19. Dan akan menyakitkan hati masyarakat jika pelaksana anggaran negara melukai dengan penyimpangan uang rakyat.
Mengingat diantara tujuan UU KIP, yaitu ;
Pertama, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
Kedua, mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
.