Awali Pembelajaran Tatap Muka Terbatas, Gubernur Tinjau SMKN 7 Surabaya

Awali Pembelajaran Tatap Muka Terbatas, Gubernur Tinjau SMKN 7 Surabaya

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jatim yang lekat disapa Khofifah ini mengecek kesanggupan sekolah dalam mentaati peraturan PTM yang meliputi kapasitas kelas 50%, guru yang telah divaksin, 4 jam pelajaran setiap jpl setara 30 menit,  seminggu maksimal dua kali masuk,  kesiapan Satgas Covid-19 di tingkat sekolah, serta izin dari orang tua siswa.

“Jadi dimulainya PTM tetap pola pembelajaran  kita masih hybrid. Jadi jika ada kebutuhan yang perlu disupport dan dilengkapi, bisa dimusyawarahkan. Terlebih kita masih melakukan ini secara bertahap, jadi sambil mengukur kapasitas kita sendiri,” ujar Khofifah.

“Yang penting tetap menaati peraturan dari pemerintah. Untuk teknisnya, bisa diputuskan masing-masing daerah. Apakah akan bergantian harinya untuk setiap kelas, atau dibuat shift per hari. Yang penting hal-hal dasar seperti pengadaan tempat cuci tangan , bermasker dan social distancing harus dilakukan,” lanjut orang nomor satu di Jatim itu.

Selain itu, mantan Menteri Sosial RI itu mengungkapkan betapa penting PTM ini untuk siswa-siswi Sekolah Kejuruan,  Menurutnya, selama pandemi berlangsung, mereka yang terpaksa  belajar secara daring tanpa praktek langsung  telah  tertinggal  dari demand dunia industri , dunia usaha dan dunia kerja yang standartnya makin  tinggi.

“Pemprov memprioritaskan SMK-SMA kelas 12 untuk PTM ini.  Tetapi PTM terbatas bertahap ini dapat diatur untuk semua kelas. Saya khawatir jika  mereka hanya mengandalkan pembelajaran daring dan tidak praktik langsung, skillnya jadi tidak terasah dan mereka bisa  kehilangan kepercayaan diri. Untuk itu, mari cari format terbaik untuk anak-anak  agar mereka siap menghadapi dunia usaha, dunia kerja dan dunia industri setelah lulus nanti,” terangnya.

Sebagai informasi, persiapan yang telah dilakukan meliputi penjarangan tempat duduk dan peniadaan kantin. Selain itu, waktu pulang bagi siswa juga dibagi berdasarkan kelas di mana Satgas Covid-19 sekolah akan memastikan siswa langsung kembali ke rumah tanpa berkumpul dan bercengkrama.

Satgas Covid-19 itu sendiri terdiri dari guru-guru, civitas akademik dan OSIS yang bekerjasama dengan Satgas di tingkat RT/RW. Tugas utama mereka nantinya adalah memastikan prokes dan ketertiban peraturan PTM dilakukan dengan disiplin ketat.

Percepatan Vaksin Untuk Guru dan Murid

Salah satu kendala yang masih dihadapi oleh masing-masing kabupaten/kota adalah vaksinasi guru yang belum 100% terlaksana mengingat saat ini tercatat 88,48% guru yang menerima vaksin dosis pertama dan 77% yang menerima vaksin dosis kedua. Padahal, guru yang telah divaksin menjadi syarat pelaksanaan PTM.

Untuk itu, Gubernur Khofifah mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan serta Bupati/Walikota untuk memprioritaskan vaksinasi bagi pelajar dan guru.

“Saya sudah berkoordinasi dengan Bupati/Walikota juga Dinas Kesehatan untuk memfokuskan vaksin di sekolah-sekolah. Amannya, anak-anak dan guru divaksin  agar kita lebih tenang melaksanakan PTM,” tuturnya.

Meskipun begitu, Gubernur Khofifah mengingatkan untuk tidak  bergantung kepada vaksinasi yang dilakukan di sekolah. Sebab, titik-titik vaksinasi telah tersebar di banyak tempat di Jawa Timur dan dapat diakses oleh siapapun.

“Jangan menunggu pengadaan vaksinasi di sekolah. Jika ada tempat vaksinasi di wilayah sekitar, murid dan guru bisa langsung berpartisipasi. Karena kalau menunggu, akan membutuhkan waktu yang lama dan tidak semua sekolah dapat mengadakan vaksinasi sendiri,” ingatnya.

Di akhir, Gubernur Khofifah berharap PTM ini bisa terlaksana dengan baik tanpa adanya kenaikan kasus positif Covid-19 yang baru. Agar PTM bisa dilaksanakan 100% untuk semua jenjang pendidikan di seluruh daerah. (*)