Selasa, 19 Oktober 2021
27 C
Surabaya
More
    OpiniTajukPemerintah Wajib Transparan soal Paket Obat Covid-19
    Oleh : Djoko Tetuko, Pemimpin Redaksi Wartatransparansi

    Pemerintah Wajib Transparan soal Paket Obat Covid-19

     

    Belum jelas tanda-tanda Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) beserta varian baru terkendali dan tertangani seperti apa, walaupun sudah melaksanakan program vaksinasi juga protokol kesehatan super ketat.

    Bahkan, dalam waktu hampir bersamaan Pemberlakukan Pembatasan Kegitaan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa dan Bali, 3-20 Juli, menyusul sejumlah daerah di luar Jawa dan Bali PPKM Mikro Diperketat 6-20 Juli 2021, pasien Covid-19 meninggal semakin meningkat.

    Kasus terkonfirmasi terinfeksi positif Covid-19 juga semakin bertambah tanpa mampu mencegah. Bahkan BOR rumah sakit rata-rata sudah 100 persen dengan sejumlah pasien masih antri atau isolasi mandiri (Isoman).

    Kabar terbaru hasil rapat virtual,
    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan selaku Koordinator PPKM Darurat Provinsi Jawa-Bali, Minggu (11/7/2021) bahwa minggu depan direncana pemerintah akan membagikan paket obat Covid-19.

    Direncanakan pekan depan, Presiden Joko Widodo akan membagikan paket obat-obatan bagi penderita Covid-19 yang kurang mampu.

    Dalam hal persiapan pembagian paket obat-obatan bagi penderita Covid 19 yang kurang mampu.
    dengan syarat untuk mendapat paket obat Covid-29 dari pemerintah adalah menunjukkan hasil tes swab PCR.

    Diketahui, ada sekitar 2.200 dokter yang direkrut dan dikoordinasi oleh Kapuskes TNI yang dipimpin langsung Panglima TNI, akan mengatur dan mengkoordinasi lebih lanjut. Termasuk koordinasi dengan Kemenkes.

    Bahkan, Panglima TNI Hadi Tjahjanto menyatakan kesiapan pihaknya, untuk menyusun mekanisme pencatatan, penyaluran, dan sosialisasi obat-obatan tersebut.

    Dengan rencana aksi untuk kecamatan dan desa, akan terus koordinasi dengan dokter dan bidan desa untuk edukasi pasien. Selain itu menugaskan Babinsa membantu sosialisasi.

    Sedangkan sasaran distribusi obat adalah pasien Covid-19 yang menjalankan isolasi mandiri. Dengan diutamakan yang berlatar belakang sosial ekonomi rendah.

    Sedangkan untuk alur pembagiannya, nantinya Kimia Farma menyediakan obat, KESDAM (Kesehatan Daerah Militer) sebagai pendistribusi obat berkoordinasi dengan dinas kesehatan dan PKM terkait pasien positif berdasarkan data New All Records (NAR) dan triase gejala pasien, dan dilanjukan oleh Babinsa sebagai pengantar obat dan edukasi pasien.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan kepada Menko Luhut agar dilakukan finalisasi jenisnya. Supaya sinkron dengan organisasi profesi dokter.

    Rapat virtual juga dihadiri Menteri BUMN, Kapuskes TNI, Direktur Utama Kimia Farma, Gubernur Banten, Gubernur Bali, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, serta Gubernur Jawa Barat.

    Pertanyaan besar ialah, rencana pembagian paket obat Covid-19 itu apa saja dan digunakan seperti apa? Mengapa pemerintah tiba-tiba mau membagikan obat Covid-19?

    Karena pada masa PPKM Darurat jika obat itu memang mujarab untuk penyembuhan, maka siapa saja yang sudah positif wajib dapat tanpa memilah-milah ekonomi sosial rendah atau sudah mapan.

    Mengapa? Dalam situasi dan kondisi darurat, maka tidak ada pengecualian dalam hal pembagian obat Covid-19, karema target dan sasarannya warga yang positif supaya segera dapat disembuhkan.

    Tetapi transparansi data pasien beserta data paket obat, juga penggunaan keuangan negara wajib diumumkan secara terbuka, secara transparan sebagai informasi publik. Sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

    Reporter :
    Penulis :
    Editor :
    Redaktur :
    Sumber :

    KOMENTAR

    Berita Menarik Lainya

    Jangan Lewatkan