“Dengan materi dari KPK dan BPK ini, minimal anggota DPRD punya rambu-rambu mana yang menjadikan hak dan kewajibannya. Sehingga menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya. Tanpa ada pelanggaran, termasuk penyalahgunaan wewenang dan lainnya,” ujarnya.
Kodrat yang juga menjabat Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim tersebut mengakui kegiatan ini langsung ditangani oleh pengurus DPD Golkar Jawa Timur. Dan, semua pengurus terlibat sesuai dengan potensinya. Akhirnya bisa dapat bekerja dengan baik. Termasuk mekanisme pengaturan waktu, bagaimana mengarahkan peserta agar tidak terlewati dengan materi satu dan berikutnya.
Demikian juga penyelenggaraan di Kota Batu ini juga istimewa. Sehingga pesertanya bisa berfikir dengan jenih. “Tempat acara ini memang istimewa. Tanpa AC sudah dingin, sehingga memudahkan kita bisa berfikir jernih dan enak,” tutupnya. (min/sr)
