JAKARTA (WartaTransparansi.com) – Wakil Presiden yang juga Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Ma’ruf Amin mendesak adanya realisasi percepatan pembangunan kesejahteraan tersebut.
Melalui Juru Bicara Masduki Baidlowi, Wapres menyebut, proses pembangunan sebagai implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 9/2020 itu belum berjalan baik.
“Ini sudah bulan Juni, semuanya belum berjalan dengan baik. Wapres ingin proses pembangunan di Papua segera berjalan,” ujar Masduki dalam keterangan resmi usai rapat Wapres bersama Menkeu Sri Mulyani, Kamis (17/6/2021).
Dijelaskan, pertemuan bersama menkeu secara khusus digelar untuk membahas mengenai pendanaan percepatan pembangunan kesejahteraan Papua tahun ini.
“Wapres memanggil menkeu berbicara khusus mengenai pendanaan Papua untuk tahun 2021,” tambahnya.
Dikatakan, konsolidasi Wapres bersama Kementerian/Lembaga terus dilakukan, menyusul pendanaan untuk implementasi Inpres 9/2020 tersebut menggunakan anggaran APBN di masing-masing Kementerian/Lembaga.
“Sekarang pendanaan, karena sebagaimana diketahui pembangunan Papua itu dananya ada di berbagai kementerian dan lembaga. Itulah yang harus dikonsolidasi,” ujar Masduki.
Menurutnya, Wapres Ma’ruf mendorong pula untuk adanya rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat, guna membahas berbagai hal terkait percepatan pembangunan kesejahteraan Papua.
“Ini semua dalam rangka bahwa tidak akan lama lagi mudah-mudahan di akhir Juni atau di awal Juli akan diusulkan oleh wapres kepada presiden supaya ada rapat terbatas untuk mengonsolidasi dan bisa melaksanakan pembangunan Papua berdasarkan dana-dana yang ada di APBN,” paparnya.
Percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua diharapkan terlaksanakan pada 2021, dengan tidak menghubungkan kondisi keamanan setempat dalam proses pembangunan yang berjalan.
“Setelah rapat dengan Menkeu, nanti juga akan ada koordinasi dengan Bappenas dan seterusnya. Semuanya agar dipercepatlah untuk pembangunan kesejahteraan Papua itu pada 2021 bisa segera dilaksanakan. Jadi, tidak dihubungkan dengan kondisi keamanan seterusnya. Penanganan keamanan satu pihak dan penanganan kesejahteraan di pihak yang lain akan terus dijalankan,” ucap Masduki.
“Nanti wapres akan berkunjung ke Papua pada saatnya,” tambahnya. ***