Minggu, 1 Agustus 2021
31 C
Surabaya
More
    NusantaraRekonstruksi Pascabencana 2018, Kemiskinan, dan Covid-19 Tugas Pertama Gubernur Sulteng

    Rekonstruksi Pascabencana 2018, Kemiskinan, dan Covid-19 Tugas Pertama Gubernur Sulteng

    JAKARTA (WartaTransparansi.com) – Pemulihan pascabencana 2018, kemiskinan, dan pandemi Covid-19, menjadi tugas pertama Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Rusdy Mastura dan Ma’mun Amir.

    Tugas tersebut disampaikan Rusdy Mastura seusai prosesi pelantikan yang dilakukan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (16/6/2021).

    Menurut Cudy, dirinya dan Wagub Ma’mun Amir, akan melanjutkan upaya penanganan pandemi Covid-19 dan juga pemulihan Sulteng pascabencana yang melanda pada tahun 2018 silam. Hal tersebut sejalan dengan instruksi yang disampaikan oleh Presiden Jokowi.

    “Tugas kami tadi diberikan oleh Bapak Presiden bagaimana menyelesaikan Covid-19, kemudian persoalan pascabencana Sulawesi Tengah 2018. Itu menjadi tugas yang pertama kami,” katanya.

    Dan tugas penting lainnya, lanjut Bung Cudy, bagaimana menurunkan angka kemiskinan sehingga Sulawesi Tengah lebih baik ke depan.

    “Semoga amanah ini bisa kami pegang berdua, dengan begitu in sya Allah Sulawesi Tengah akan bisa lebih baik dari hari kemarin,” katanya.

    Masalah Pascabencana 2018

    Wajar jika persoalan pascabencana menjadi tugas pertama seperti disampaikan Gubernur Cudy. Sebab, pemerintah sendiri hingga saat ini belum menemukan solusi terkait rekonstruksi.

    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini berupaya mempercepat rekonstruksi pascabencana alam khususnya di Pasigala (Palu, Sigi, Donggala).

    Baca juga :  Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong Tiba di Indonesia

    Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra dan Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo, pada 10 Mei 2021 lalu, telah membahas beberapa kendala terkait dengan rekonstruksi Sulawesi Tengah, sehingga perlu adanya solusi yang tepat.

    “Ada hambatan di sana sini, kita coba gali dulu titik masalahnya, kita lihat mulai dari Pemda, masyarakat, pengusaha atau siapapun yang terlibat, yang jelas ini tugas pemerintah yang harus segera kita selesaikan,” kata Surya.

    Senada, John juga menyampaikan ada beberapa kendala, salah satunya yaitu terdapat beberapa ruang dan lahan yang masih belum layak untuk pembangunan, meski dibutuhkan. “Jika kita paksakan pembangunan untuk masuk, malah bahaya,” tuturnya.

    Dia menjelaskan, permasalahan percepatan rekonstruksi Sulawesi Tengah tidak hanya kelayakan aspek tata ruang, namun juga masalah pembebasan lahan.

    Seperti yang dijelaskan Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana di Sulawesi Tengah, Kementerian PUPR, Arie Setiadi Moerwanto, bahwa beberapa rencana pembangunan memiliki kendala dalam pembebasan lahan, misalnya pada penyediaan hunian tetap (huntap), Sigi, dan Donggala yang beberapa di antaranya memiliki status lahan klaim bidang tanah masyarakat.

    Lebih lanjut, di titik Huntap Talise, pada status lahannya terdapat 101 warga yang meminta kompensasi ganti tanah tumbuh hasil penggarapan di atas lahan huntap Talise.

    Baca juga :  Pemerintah Percepat Pembangunan Infrastruktur Papua dan Papua Barat

    Dengan begitu, Bank Dunia hanya memberikan izin pembangunan infrastruktur huntap, sanitasi dan pembangunan huntap di luar area enclave.

    “Itulah kenapa kami memerlukan dukungan salah satunya dari Kementerian ATR/BPN demi percepatan ini,” tegas Arie.

    Sebagai informasi, bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah pada 2018 lalu memunculkan beberapa zona merah yang rawan akan bencana sehingga pembangunan urung dilakukan di beberapa titik zona merah tersebut. Saat ini, perkembangan pembangunan sudah berlangsung pada beberapa aspek, mulai dari pembangunan sumber air, memperbaiki kondisi pantai seperti pembangunan tanggul laut pengaman pantai Teluk Palu, pengendalian sedimen kontrol Sungai Poi serta perbaikan beberapa ruas jalan.

    Masalah Kemiskinan

    Selain masalah pascabencana 2018, angka kemiskinan Sulawesi Tengah juga menjadi tugas utama Gubernur dan Wagub Sulteng ke depan.

    Berdasarkan data BPS Sulteng, jumlah penduduk miskin di tahun 2020 (September), di angka 403,74 ribu orang atau 13,06 persen. Ada penambahan 5 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2020 di angka 398,73 ribu orang atau 12,92 persen.

    Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2020 sebesar 8,76 persen, naik menjadi 9,21 persen pada September 2020. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2020 sebesar 14,69 persen naik menjadi 14,76 persen pada September 2020.

    Baca juga :  Pemerintah Percepat Pembangunan Infrastruktur Papua dan Papua Barat

    Sementara data jumlah penduduk miskin kab/kota di Sulteng pada Maret 2020, Parigi Moutong menempati urutan teratas. Totalnya 78.760 jiwa. Kab. Donggala menempati urutan ke dua dengan total 53.170 jiwa, disusul Kab. Poso  40.200 jiwa, Kab. Tolitoli 30.510 jiwa, Kab. Sigi 30.000 jiwa, Kab. Banggai 28.160 jiwa, Kota Palu 26.890 jiwa, Tojo Una-una 25.430 jiwa. Kab. Buol 22.930 jiwa, Morowali Utara 18.380 jiwa, Banggai Kepulauan 16.700 jiwa, Morowali 16.500 jiwa, dan Banggai Laut 11.090 jiwa.

    Sedangkan jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan selama periode Maret 2020-September 2020, mengalami kenaikan sebanyak 6,7 ribu orang. Yakni, dari 80.730 orang pada Maret 2020 menjadi 87.430 orang pada September 2020.

    Untuk daerah perdesaan turun 1.700 orang, yakni dari 318 ribu pada Maret 2020 menjadi 316.310 orang pada September 2020.

    Masalah Covid-19

    Pandemi Covid-19 juga menjadi atensi Gubernur-Wagub Sulteng. Saat ini, data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng menyebutkan, pandemi Covid menyebar di 13 kab/kota.

    Data per tanggal 16 Juni 2021, (lihat tabel) total konfirmasi di 13 kab/kota tersebut berada di angka 13.098 orang. Dari jumlah tersebut, kasus meninggal dunia sebanyak 382 orang. ***

    Reporter :
    Penulis :
    Editor : Wetly Aljufri
    Redaktur :
    Sumber : WartaTransparansi

    KOMENTAR

    Berita Menarik Lainya

    Editor's Choice

    Jangan Lewatkan