“Sebaliknya, kalau ternyata keluarnya izin dan surat-surat keterangan macam-macam keluar dan pelayanannya harus bertemu dulu, berarti ada penilaian buat lurahnya,” kata dia.
Usai salat Jumat, Eri langsung ngantor di Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Surabaya. Tiba di kantor kelurahan, dia sempat melihat beberapa ruangan lurah dan jajarannya, termasuk pelayanan kepada warga. Hingga akhirnya, dia menemukan ada tembok yang lemba dan catnya mulai mengelupas.
Melihat kondisi tersebut, dia pun memanggil Kabid Bangunan Gedung Dinas Perumahan Rakyat Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKPCKTR) Kota Surabaya, Iman Krestian, dan jajarannya. Ia meminta tembok yang bermasalah itu diperbaiki dan diberi partisi. Bahkan, beberapa ruangan diperbaiki, sehingga ruang pelayanan nantinya akan ada di depan dan ruang lurah dan jajarannya berada di bagian belakang.
“Insy Allah perbaikannya cepat karena hanya pakai partisi, sehingga warga masuk itu langsung ketemu dengan pelayanan, tidak perlu masuk ke dalam, sehingga ini nanti lebih luas dan warga lebih nyaman ketika menunggu pelayanan,” tegasnya.
Yang menarik saat Eri melayani warga di Kelurahan Kertajaya, adalah ada warga yang hendak mengurus waris di notaris, tapi tidak bisa karena nama di KTP dan KK serta surat keterangan lainnya tidak sama. Dan ternyata, yang datang ke kelurahan adalah adiknya yang tidak mengerti apa-apa, sehingga dia meminta kakaknya langsung yang datang ke kelurahan untuk menyelesaikan dokumen tersebut.
“Akhirnya, kakaknya yang datang ke kelurahan dan menjelaskan tentang masalahnya. Saya langsung minta untuk mengganti KTP-nya supaya bisa digunakan juga ke depannya, pasti itu bermanfaat ke depannya. Jadi, tidak hanya dikasik surat keterangan, ini tidak menyelesaikan masalah ke depannya. Akhirnya mereka juga tahu bahwa pelayanan KTP di Surabaya sangat cepat hanya sehari,” kata dia.
Menurutnya, pelayanan yang seperti ini yang harus terus dikembangkan dan disosialisasikan keapda warga, sehingga semua warga bisa merasa bahwa pelayanan publik bisa nyaman berhenti di kelurahan. Ia juga memastikan bahwa ke depannya pelayanan publik harus berhenti di kelurahan, tidak boleh naik. ***
