Rabu, 20 Oktober 2021
27 C
Surabaya
More
    HukrimEvaluasi Ops Ketupat Semeru, Pelanggaran Lantas dan Balap Liar Meningkat

    Evaluasi Ops Ketupat Semeru, Pelanggaran Lantas dan Balap Liar Meningkat

    SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Lebaran telah berlalu, operasi Ketupat Semeru 2021 pun sudah ditutup. Polrestabes Surabaya menyampaikan sejumlah hasil Ops ini ke publik dan menjelaskan perkembangan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Dalam operasi yang berjalan selama 10 hari tersebut, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Johnny Eddizon Isir menyatakan bahwa perlu evaluasi dari kepolisian.

    Beberapa pelanggaran hukum meningkat dan ini menjadi fokus perhatian. Fokus perhatian di antaranya pelanggaran lalulintas baik itu surat administrasi kendaraan, pengendara dan juga balap liar. Untuk itu, evaluasi ini akan dilakukan Satlantas Polrestabes Surabaya dengan memberikan pembinaan, bimbingan, dan pelayanan terbaik perihal kepengurusan administrasi pengendara.

    “Pelanggaran yang meningkat itu pelanggaran administrasi berkendara. Saat ops ini petugas juga memberikan imbauan tidak hanya memberikan sanksi tilang,” jelas Kombes Pol Johnny Eddizon Isir, Rabu (19/5/2021).

    Dikutip dari beritajatim.com, Lebih lanjut Kapolrestabes Surabaya lulusan Adimakayasa ini menjelaskan, jumlah pelanggaran jika dibandingkan dengan 2020 mengalami peningkatan. Untuk tahun ini tercatat ada 2364 pelanggaran. Sebanyak 412 pelanggar mendapatkan teguran dan sisanya ditindak secara tilang. Sementara untuk jumlah laka lantas, lanjutnya, kejadian laka lalulintas selama ops terdapat 24 kejadian laka, naik 14 persen yakni 21 di tahun 2020.

    “Kendaraan yang terlibat total ada 45 unit kendaraan roda dua 35 dan mobil 8 unit dan mobil barang 2 unit. 4 orang meninggal dunia lainnya luka ringan dan berat. Hal ini yang menjadikan evaluasi buat Stlantas Polrestabes kedepan agar lebih baik,” tegasnya.

    Menurut Kombes Pol Isir, meningkatnya pelanggaran ini dikarenakan pada Ops Ketupat 2020 lalu ada program PSBB di seluruh Kabupaten dan Kota. Sedangkan pada 2021 ini hanya ada PPKM Mikro yang membatasi wilayah lebih kecil yakni tingkat RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan saja.

    “Hal ini juga mempengaruhi angka pelanggaran karena masyarakat tak banyak melakukan pergerakan antar wilayah,” pungkasnya. (*)

    Reporter : Sabarudin
    Penulis :
    Editor :
    Redaktur :
    Sumber : WartaTransparansi.com

    KOMENTAR

    Berita Menarik Lainya

    Jangan Lewatkan