Oleh Djoko Tetuko – Pemimpin Redaksi Wartatransparansi
Perkembangan pembangunan industri dengan basis mampu menampung tenaga kerja, mengalami tantangan akibat kemajuan teknologi modern, dengan banyak menciptakan peralatan tanpa membutuhkan jumlah tenaga kerja cukup banyak.
Selain itu, kebijakan pemerintah memberi ijin investasi asing membawa pekerja kasar juga mempengaruhi upaya mengurangi penggangguran
Diketahui, kecanggihan teknologi modern menjadi tantangan pemerintah Indonesia menjaga tingkat pengangguran. Apalagi program Kartu Prakerja hanya sekedar fasilitas, bukan jaminan memberikan lapangan kerja.
Mau tidak mau situasi dan kondisi ini boleh dikatakan tarik ulur antara perkembangan pengangguran versus program Kartu Prakerja.
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) merilis laporan catatan awal tahun, yang memproyeksikan tingkat pengangguran dan kemiskinan diproyeksi meningkat pada 2021.
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik Junaidi Rachbini mengatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka diperkirakan naik hampir dua kali lipat sebesar 7,8 persen atau sebanyak 10,4 juta jiwa.
Didik menjelaskan bahwa tahun ini akan ada pengangguran tambahan sebesar 1,1 juta orang akibat Covid-19. Sekitar 2,6 juta orang angkatan kerja baru yang tidak terserap sehingga tambahan pengangguran totalnya tahun 2021 sebesar 3,6 juta orang.
Bappenas sebelumnya memperkirakan jumlah pengangguran pada tahun 2021 meningkat antara 10,7 sampai 12,7 juta per orang. Sektor yang paling banyak kehilangan pekerjaan adalah perdagangan, manufaktur, konstruksi, jasa dan akomodasi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, program Kartu Prakerja memang disiapkan bagi seluruh elemen masyarakat.
Namun, lanjut Jokowi, untuk saat ini fokusnya hanya bagi pekerja yang di PHK, terlebih di masa pandemi Covid-19. Jadi
prioritas saat ini memang yang diberi prioritas yang diutamakan yang terkena pemutusan hubungan kerja, tapi sebetulnya ini untuk siapapun.
Penegasan Presiden Jokowi ini disampaikan dalam Pengarahan Presiden RI kepada Penerima Kartu Pra Kerja Tahun 2020-2021 secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/3/2021).
Selain itu, program ini juga diperuntukkan bagi siapa saja yang baru lulus SMA/SMK sederajat, perguruan tinggi, bahkan untuk siapapun yang di drop out dari sekolahnya.
Berdasarkan aturan yang berlaku, program Kartu Prakerja terbuka bagi semua warga negara Indonesia (WNI) yang berusia 18 tahun ke atas dari kalangan pencari kerja atau pengangguran termasuk lulusan baru dan korban PHK.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, program Kartu Prakerja sudah digagas sejak pertengahan 2019. Setelah itu, pemerintah menyusun program Kartu Prakerja yang sepenuhnya dilakukan dengan menggunakan sistem end to end digital.
Program ini sendiri dimulai pada 17 Maret 2020 saat dibentuknya Manajemen Pelaksana Program (PMO) Kartu Prakerja.
Di awal program ini hanya ada 15 orang ini di-launching tepat 60 hari pada 11 April 2020. Hingga gelombang 14 saat ini pendaftarnya mencapai 55,6 juta.
Airlangga menyebutkan, pendaftar program ini datang dari 514 kabupaten dan kota di 34 provinsi. Bahkan para pesertanya ada yang merupakan perempuan penyandang disabilitas, berasal dari daerah tertinggal, berpendidikan SD/SMP, lansia, dan pekerja migran Indonesia.
Diketahui, dengan program semi bansos, 5,5 juta orang telah terpilih dan serapan anggaran di tahun lalu Rp 19,98 triliun atau 99,9 persen dari Rp 20 triliun. Mayoritas tidak bekerja, berusia muda, terdidik dan belum pernah mengikuti kursus.
Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2020, Kartu Prakerja berhasil menjalankan misi sebagai semi bansos sebanyak 88,9 persen. Penerima menyatakan keterampilannya meningkat, dan 81 persen insentif yang diterima digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
Sementara ini dari tahun 2021 sudah dibuka tiga gelombang atau 1,8 juta orang dan secara kumulatif tentu kita berharap di bulan kuartal I ini targetnya 2,7 juta, yang akan diselesaikan dalam dua minggu ke depan.
Ekonom senior Indef Didik J Rachbini menyatakan bahwa bertambahnya angka pengangguran, maka dipastikan akan berdampak terhadap proses pemulihan ekonomi.
Tak hanya itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) meningkat hampir dua kali lipat sebesar 7,8 persen atau 10,4 juta jiwa.
Didik menilai, di balik tingkat pengangguran tersebut, masih ada pengangguran terselubung yang jumlahnya dua kali lipat.
Pengguguran terselubung dan kemiskinan terbungkus semakin terbuka. Bahkan menjadi ancaman baru program pemulihan ekonomi. Apalagi program Kartu Prakerja baru mampu menyelesaikan sebagian saja. Inilah kondisi riil berbangsa dan bernegara dalam menghadapi permasalahan penggangguran vs Kartu Prakerja. (*)