Senin, 12 April 2021
26 C
Surabaya
More
    NasionalKPK Soroti 239 Penyelenggara Negara Soal LHKPN, Dideadline 31 Maret

    KPK Soroti 239 Penyelenggara Negara Soal LHKPN, Dideadline 31 Maret

    (WartaTransparansi.com) – Sebanyak 239 penyelenggara negara di daerah dan pemerintah pusat belum melaporkan hartanya secara jujur dan lengkap dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ini hasil pemeriksaan secara acak oleh ().

    “KPK menemukan masih banyak penyelenggara negara tidak sepenuhnya melaporkan harta dimilikinya. Ini hasil dari pemeriksaan secara acak,” ungkap Plt Jubir KPK, ipi Maryati, Senin (8/3/2021).

    Berdasarkan catatan KPK, dari 239 penyelenggara negara menyampaikan LHKPN secara tidak lengkap dan benar itu, terdiri dari 146 penyelenggara negara atau sekitar 61 persen berasal dari instansi daerah.

    Kemudian, 82 penyelenggara negara atau sekitar 34 persen dari instansi pusat, dan sisanya 11 penyelenggara negara atau sekitar 5 persen dari .

    Baca juga :  Penetapan Awal Ramadan 1442 H Digelar 12 April

    Atas dasar itu, sebut Maryati, KPK menyurati ratusan penyelenggara negara tersebut dan meminta agar mereka melengkapi harta yang tidak dilaporkan selama periode pemeriksaan.

    “Melalui surat itu, KPK meminta agar penyelenggara negara melengkapi harta yang tidak dilaporkan selama periode pemeriksaan untuk dilaporkan dalam laporan e-LHKPN periodik tahun pelaporan 2020, dengan batas waktu penyampaian 31 Maret 2021,” kata Maryati.

    Reporter :
    Penulis :
    Editor :
    Redaktur :
    Sumber :

    Komentar

    guest
    0 Komentar
    Inline Feedbacks
    View all comments

    Berita Menarik Lainya

    Terkini

    Jangan Lewatkan