Di Rutan Medaeng ini sudah over kapasitas. Normal 500 WBP yang harus ditampung, volume hunian bisa mencapai 1.800. Maka, diperlukan dialog dan sikap fleksibel namun tegas dan tetap dalam koridor membina. Termasuk melakukan sirkulasi hunian dalam kisaran 1.500 – 1.600 hunian,” ujar Hendra.
Adanya pengakuan mantan napi yang mengungkap adanya pungli saat di Rutan Medarng pada tahun 2018, bagi Hendro merupakan tantangan dan sebagai evaluasi guna melakukan perbaikan di lingkungan Rutan Medaeng.
“Khan kejadian tahun 2018, saya belum di sini (Rutan Medaeng). Masih bertugas di Jakarta. Jadi, saya nggak tahu bagaimana praktek pungli terjadi. Untuk saat ini, saya bisa memastikan perlahan tapi pasti bakal terwujud kawasan zero Halinar,” tandasnya.
Walaupun penerapan terhadap WBP beda dengan lembaga pemasyarakatan (Lapas), Hendra memulai dari tekad yang bisa dilakukan dengan kolektif (kebersamaan). Salah satu, selama masa pandemic Covid-19 Wartel Sus Berbayar dinonaktifkan, diganti dengan layanan videocall gratis.
Kegiatan dan pembinaan keagamaan tentu dibatasi dengan banyak menfokuskan kepada ketrampilan dan kegiatan yang bisa memberikan tambahan keahlian bagi WBP setelah keluar dari menjalani hukumannya.
“Jadi, dalam hal untuk memberikan pemahaman keyakinan dan kesetiaan terhadap Indonesia dan NKRI bagi napi teroris tentu tidak sama. Di Rutan Medaeng, ada kegiatan kerohanian, ketrampilan tata boga, kerajinan kayu, perikanan, dan musik. Setidaknya, WBP mendapatkan bekal positif.
Diakhir dialog, Hendra berharap alumni Lapas dan Rutan mampu mengubah stigma bisa hidup normal dan diterima di masyarakat melalui pembinaan khusus sebelum masa bebas.
“Kita harus mampu mengubah stigma negatif menjadi peluang untuk berbenah. Harus diakui, adanya pemikiran ketika penghuni pria (suami) masuk menjalani hukuman yang mencari nafkah, istri dan ditambah beban tambahan karena biaya hidup tinggi. Jadi, kewajiban kita menciptakan adanya zero Halinas,” pungkasnya. (mat)
