“Biasanya nanti mulai kacaunya itu kalau sudah menyangkut kapasitas. Ini tugas kita juga untuk mendorong perbankan untuk mau menyuntikkan kepada UMKM kita agar kapasitasnya bisa naik,” ujarnya.
Jokowi juga mengingatkan, jika ada praktik perdagangan digital yang berperilaku tidak adil terhadap UMKM harus segera diatur dan diselesaikan.
“Sudah sampaikan ke Pak Menteri Perdagangan, ini ada yang enggak bener ini di perdagangan digital kita, “membunuh” UMKM, diperingatkan. Karena kita harus membela, melindungi dan memberdayakan UMKM kita agar naik kelas. Ini salah satu tugas terpenting Kementerian Perdagangan,” tegasnya.
Pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya, ujar Jokowi, harus menciptakan ekosistem e-commerce yang adil dan bermanfaat. Transformasi digital yang dilakukan harus tetap menjaga kedaulatan dan kemandirian bangsa.
“Indonesia, tidak boleh menjadi korban perdagangan digital yang tidak adil. Negara-negara lain banyak mengalami ini dan kita tidak boleh menjadi korban perdagangan digital yang tidak adil,” tegasnya.
Perdagangan digital yang dilakukan, juga harus dapat meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan mendorong produksi dalam negeri sehingga memberikan kemanfaatan bagi semua pihak terutama UMKM dan para konsumen rumah tangga.
“Saya senang impor turun. Tetapi jangan sampai yang turun itu di barang modal atau bahan baku, yang turun itu di barang-barang konsumsi. Selalu saya lihat detail di Bea Cukai angka-angkanya setiap hari,” ujarnya.
Pada kesempatan ini, Kepala Negara juga menegaskan bahwa Indonesia juga tidak menyukai kebijakan proteksionisme karena hal tersebut justru merugikan.
“Sejarah membuktikan bahwa proteksionisme justru merugikan. Tetapi kita juga tidak boleh menjadi korban unfair practices dari raksasa digital dunia. Transformasi digital adalah win-win solution bagi semua pihak,” tandasnya. (wt)
