SURABAYA (Wartatransparansi.com) – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti tersentak dengan pernyataan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Sutarmadji yang menyatakan 20 persen aliran listrik di daerahnya dipasok dari negara tetangga Malaysia. Bahkan, Sutarmadji memaparkan jika 332 desa di wilayahnya belum teraliri listrik.
“Pernyataan Gubernur Kalbar itu membuat kita miris. Saya menyesalkan mengapa hal tersebut luput dari pengetahuan pemerintah pusat dan baru sekarang disampaikan,” kata LaNyalla dalam keterangan resminya, Kamis (25/2/2021).
Mantan Ketua Umum PSSI itu menilai listrik merupakan kebutuhan mendasar dan amat vital bagi kehidupan masyarakat. “Setiap aktivitas pasti memerlukan listrik. Selain itu menerangi juga untuk energi rumah tangga dan aktivitas produksi lainnya,” kata alumnus Universitas Brawijaya Malang tersebut.
Senator Dapil Jawa Timur itu menilai wilayah yang belum teraliri listrik sama dengan daerah tertinggal. Otomatis hal tersebut membutuhkan perhatian serius pemerintah. “Saya meminta agar kebutuhan dasar ini segera diselesaikan oleh pemerintah,” tegas LaNyalla.
Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu melanjutkan, ada banyak solusi alternatif yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik. Ia percaya Kalbar memiliki sumber daya alam melimpah yang bisa dimanfaatkan untuk dikonversi menjadi energi listrik.
“Tinggal sekarang political will pemerintah untuk merealisasikannya. Kita miris mendengar pasokan kebutuhan listrik di Kalbar dipasok dari Malaysia. Jadi saya minta pemerintah harus segera memenuhi kebutuhan listrik di daerah tersebut,” tegas LaNyalla.
Sebelumnya, Gubernur Kalbar Sutarmidji menyebutkan bahwa 20 persen listrik di Kalbar masih membeli dari Malaysia. Selain itu, ada 332 desa yang belum teraliri listrik alias gelap gulita. Dalam kesempatan itu, Sutarmijdi mengusulkan proyek pengadaan listrik pada 332 desa di Kalbar agar menjadi prioritas nasional pada 2022 mendatang. (nur)