JAKARTA (WartaTransparansi.com) – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung kebijakan pemerintah yang memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) secara ketat di Pulau Jawa dan Bali. Pemberlakukan PSBB ketat diambil untuk menanggulangi laju penyebaran COVID-19 yang melesat tajam.
“Tentu kita mendukung kebijakan pemerintah, mengingat angka laju pertumbuhan COVID-19 yang cukup mengkhawatirkan. Tetapi harus juga dibarengi dengan langkah-langkah di sektor perekonomian,” kata LaNyalla dalam keterangan resminya, Rabu (6/1/2021).
Bagi LaNyalla, aspek kesehatan tetap menjadi prioritas utama, namun roda ekonomi masyarakat juga harus berputar. “PSBB aspek utamanya adalah kesehatan masyarakat. Namun, perekonomian masyarakat juga tetap diperhatikan. Keduanya harus berjalan beriringan, untuk itu harus dipikirkan skemanya,” ungkap LaNyalla.
Kendati begitu, LaNyalla menekankan pentingnya disiplin protokol kesehatan yang harus terus digalakkan dengan sanksi tegas dan tanpa pandang bulu. “Disiplin protokol kesehatan adalah hal utama kita dalam mencegah penularan COVID-19 ini. Maka, ini harus digalakkan kembali dengan pengawasan dan kedisiplinan yang ketat serta sanksi tegas. PSBB juga jalan tengah terbaik antara kesehatan dan perekonomian,” ujar LaNyalla.
LaNyalla berharap masyarakat bisa mematuhi kebijakan pemerintah dan bersama-sama menekan laju pertumbuhan COVID-19. “Semua elemen harus bersama-sama menjaga kedisiplinan kita dalam menerapkan protokol kesehatan. Kebijakan ini diambil untuk melindungi kita semua,” katanya. LaNyalla berharap pandemi COVID-19 segera berakhir.
Sebagaimana diketahui, per Selasa (5/1/2021) Indonesia mencatat 779.548 kasus positif COVID-19. Dari jumlah itu, 645.746 orang telah sembuh, sementara 23.109 orang telah meninggal dunia dan sisanya masih menjalani perawatan.
