Kamis, 13 Juni 2024
31 C
Surabaya
More
    Jawa TimurPasuruanPemkab Pasuruan Panen Anggaran, Pemkot Gigit Jari

    Pemkab Pasuruan Panen Anggaran, Pemkot Gigit Jari

    PASURUAN (Warta Transparansi.com) – Lantaran gagal mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan, Pemerintah Kota Pasuruan pada tahun anggaran 2021 kembali harus gigit jari.

    Bantuan Dana Intensif Daerah (DID) dari pemerintah pusat milyaran rupiah diberikan pada pemkot/pemkab yang berhasil menerima predikat WTP dari BPK pusat.

    Seperti diketahui Pemkot Pasuruan sudah dua tahun terakhir (2020-2021)tidak mendapatkan DID dari pemerintah pusat, ini setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan dinyatakan disclaimer.

    Namun kejadian tersebut berbalik 180 derajat dengan tetangganya yaitu Pemkab Pasuruan. Setelah dinyatakan dan menerima predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), pemerintah pusat melalui kementerian keuangan kembali menggelontorkan dana bantuan atau DID tahun 2021 mendatang sebesar Rp.52 milyar. Nilai bantuan sebesar Rp52 milyar pada 2021 tersebut lantaran selama dua kali berturut-turut mendapatkan predikat WTP.

    ” Benar, Pemkab Pasuruan tahun 2021 kembali mendapatkan DID dari pemerintah pusat, ini setelah dua tahun berturut-turut mendapatkan predikat WTP dari BPK. Bantuan pada tahun 2020 kemarin, Pemkab Pasuruan mendapat Rp.19milyar dan tahun depan Rp.52milyar,” ungkap Sekda Kab.Pasuruan Anang Saiful Wijaya mewakili Bupati Pasuruan saat dikonfirmasi awak media.

    Lebih lanjut, petunjuk dan himbauan Bupati Pasuruan agar seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk terus meningkat kinerja dan selektif dalam mempergunakan anggaran, sehingga tahun depan Pemkab Pasuruan kembali mendapatkan predikat WTP dan kembali mendapatkan bantuan DID dari pemerintah pusat untuk pembiayaan program kemaslahatan seluruh rakyat dan peningkatan ekonomi Kab.Pasuruan,”pungkas Anang Saiful Wijaya,Kamis(26/11/2020).

    Sementara itu dari berdasar dokumen yang didapat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJKP) Kementerian Keuangan, Kota Pasuruan merupaka satu dari dua daerah di Jawa Timur yang gagal mendapat DID dari pusat.Satu daerah lainnya adalah Kabupaten Jember, yang hasil pemeriksaan oleh BPK mendapat status disclaimer.

    DID dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintahan daerah serta mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi daerah. (hen)

    Reporter : Henry Sulfianto

    Sumber : WartaTransparansi.com

    COPYRIGHT © 2020 WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan