Sehingga bilamana eksekutif tetap bersikukuh postur dan komposisi APBD Tahun 2021 tetap diproyeksikan menurun. Maka sama halnya dengan merancang kemunduran pembangunan daerah.
Fraksi Demokrat juga menilai alokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi masih jauh dari memadai dan tidak berbanding dengan tema RKPD Banyuwangi tahun 2021.
Hal tersebut terbukti dari alokasi anggaran pada dua sektor basis perekonomian yakni pertanian dan perdagangan pada tahun 2021 juga menurun. Selain itu fraksi Demokrat juga memberikan catatan koreksi terhadap buku RAPBD Tahun 2021 yang dinilai belum disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 tahun 2020.
“ Penyusunan RAPBD yang tergesa-gesa dan terkesan serampangan, malah bisa menimbulkan spekulasi negatif bagi siapapun yang membacanya , “ ucap Ricco.
Pemandangan Umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang dibacakan juru bicaranya, Anita Rani menyampaikan, pertumbuhan ekonomi diasumsikan sebesar 4,3 – 5,4 persen, pada dasarnya F-PKB memahami bahwa pemerintah daerah mencoba realistis dalam menentukan target pertumbuhan di tahun 2021.
“ Target tersebut akan menjadi over estimate manakala pemerintah daerah tidak bisa menjaga sumber-sumber utama pertumbuhan, khususnya konsumsi rumah tangga maupun disisi produksi dan jasa , “ ucap Anita Rani.
Maka dari itu fraksi PKB mendorong pemerintah daerah untuk tersu meningkatkan peranan sektor pertanian yang masih memiliki potensi besar dalam menjaga ketahanan pangan di Banyuwangi.
Selanjutnya berkaitan dengan postur APBD Tahun 2021, khususnya pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar Rp. 562,7 miliar, pendapatan transfer yang direncanakan sebasar Rp. 2,089 triliuan dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 133,9 miliar.
Fraksi PKB melihat target tersebut sangat realistis dengan mempertimbangkan masih banyaknya resiko yang dihadapi pada masa pandemi covid-19.
Kebijakan belanja daerah tahun 2021 sebesar Rp. 2,881 triliun fraksi PKB meminta eksekutif agar dilaksanakan secara efektif,efisien dan produktif sehingga mampu mengatasi permasalahan yang diakibatkan oleh pandemi covid-19.
“ F-PKB mengapresiasi langkah pemerintah daerah untuk melakukan re-desain sistem penganggaran dengan pendekatan belanja yang lebih baik dan terfokus pada pelaksanaan program prioritas berbasis pada hasil dan efisiensi kebutuhan dasar , “ ucap Anita Rani.
Usai tujuh fraksi di DPRD banyuwangi menyampaikan Pemandangan Umum terhadap RAPBD Tahun 2021, rapat paripurna dinyatakan selesai dan ditutup. Sesusi dengan mekanisme pembahasan Raperda maka Bupati Banyuwangi akan memberikan jawaban atas PU fraksi-fraksi dalam rapat paripurna DPRD selanjutnya. (jam)
