Erlangga Satriagung, koordinator Lumbung Pangan Jatim (LPJ)

“Anda cukup di rumah, barang pesanan Anda pun diproses dan dikirim. Beres!  Pastikan alamat lengkap untuk pengiriman dan kode pos secara benar saat melakukan order/pesanan. Bagaimana mekanisme belanja dan cara pembayarannya, silakan klik dan baca panduannya di:  www.lumbungpanganjatim.com

Satu lagi, layanan terbaik yang diberikan kepada pelanggan adalah perluasan skala area layanan dengan fasilitas gratis/bebas ongkos kirim (ongkir). Beberapa hal perlu diperhatikan untuk pembelanjaan secara online dengan fasilitas free ongkir, di antaranya: mereka yang terpaksa harus belanja secara manual wajib mengikuti protokol kesehatan (Prokes), antri dengan jarak dua meter, menggunakan masker, cuci tangan dengan sanitizer atau dengan sabun (disiapkan) , dan wajib melewati screening room.

Guna memudahkan pembayaran, pihak toko, Lumbung menggandeng beberapa Bank Pemerintah diantaranya Mandiri, BNI, Permata dan Bankjatim, menejemen juga melakukan kerja sama dengan PT Pos Indonesia dan BUMDes untuk melayani masyarakat.

Sistem penjualan produk Lumbung Pangan Jatim, terbagi menjadi empat  model penjualan yakni langsung di gedung JX Surabaya, penjualan secara online lewat website: www.lumbungpanganjatim.com, penjualan secara drive thru, dan layanan secara COD (cash on delivery/barang datang bayar).

Awalnya, gratis ongkir itu hanya dibatasi dengan radius maksimum 20 Km dari toko, kemudian dikembangkan ke 5 kabupaten/kota. Setelah melihat antusiasme dan respon masyarakat yang bagus, ditingkatkan lagi ke 13 kabupaten/kota.

Atas permintaan masyarakat, kebarandaan Lumbangn Pangan ini ahirnya menjangkau 28 kabupaten/kota. Dan saat ini semua kabupaten/kota sudah terlayani kecuali di daerah kepulauan karena Kantor Posnya tidak ada.

Erlangga Satriagung, Koordinator  program Lumbung Pangan Jawa Timur ketika ditemui media ini, program lumbung pangan  ini diinisiasi oleh Gubernur Jawa Timur Hj. Khofifah Indar Parawansa.

Lalu untuk merelisasikan program tersebut, Gubernur menunjuk Koordinator Program kebetulan saya sendiri sbagai Dirut PT Panca Wira Usaha (PWU/Wira Jatim Group) dan pelaksana Mirza Muttaqin sebagai Dirut PT Jatim Grha Utama (JGU). Dua perusahaan tersebut adalah perusahaan BUMD milik Pemprov Jatim.

Adanya Lumbung ini, tujuan utamanya adalah membantu masyarakat ditengah Pandemi Corona, dimana pendapatan masyarakat sedang drop. Sedangkan kebutuhan hidup tetap, bahkan malah bertambah.

Maka masyarakat oleh Gubernur Khofifah diupayakan untuk diringankan beban hidupnya, diberikan akses untuk mendapatkan sembako dalam posisi harga sembako dibawah harga pasar.

Sejak Lumbung ini di lounching oleh Gubernur Jatim Hj.Khofifah Indar Parawansa, tanggal 21 April yang lalu, ternyata respon masyarakat sangat bagus. Konsumen terus bertambah.

Semua jenis produk yang ada di Lumbung ini harganya miring, mulai gula pasir, minyak goreng, beras, mie instan, bawang putih, bawang merah, telor ayam, daging dan lainnya.

Dari Lumbung ini yang menerima manfaat bukan hanya masyarakatnya (pembeli), tapi juga petaninya. Misalnya, harga beras ditingkat Gapoktan sesuai standar mereka.

Untuk beras, Lumbung pangan mengambil dari Gapoktan. Mereka  tidak perlu repot mengirim barangnya ke toko (lumbung pangan)  melainkan  kami yang mengambil. Atau mereka yang mengirim tapi ongkos kirimnya kami yang bayar.

Juga sebaliknya, barang pesanan dari lumbung sampai ke pembeli, ongkirnya juga gratis. Lalu siapa yang membayar, Pemprov Jatim. “Ini yang disebut Pemerintah harus hadir ketika masyarakat membutuhkan,” ujar Pak Er, panggilan akrapnya.

Ini adalah bentuk bentuk kemudahan yang diberikan oleh Gubernur agar msyarakat tetap berdaya.

Dicontohkan lagi, untuk telor ayam misalnya, LPJ ini mengambil dari Blitar, langsung peternak. Logikanya, masyarakat Blitar membeli telor bisa langsung ke peternak karena jaraknya lebih dekat dan harganya mestinya lebih murah. Tapi nyatanya tidak begitu, terbentur dengan mekanisme pasar.

Kedua, ketika masyarakat membeli telor, harganya sudah diatas Lumbung. Itu terjadi karena ongkirnya ditanggung pembeli. Tapi kalau membeli dari Lumbung harganya bisa lebih murah dari harga pasar.

Karena disini Pemprov Jatim memberikan subsidi diongkirnya. Ongkir ini kalau kebetulan pembelinya dari Banyuwangi atau Pacitan, jatuhnya bisa 55 persen lebih dari harga jenis barang yang dibeli.

Semua kebutuhan di Lumbung, Erlangga menjelaskan, dijamin kualitasnya dan kemasannya sudah disesuaikan. Ada beras kemasan 5 kg, 10 kg, dan 25 kg, dengan harga bervariasi mulai Rp 45.000 – Rp 59.000 untuk kemasan 5 kg.

Sedangkan untuk  kemasan 10 kg harganya berkisar Rp 100.000 – Rp 118.000 dan Rp 261.400 untuk kemasan 25 kg. Asal beras juga beragam, dari sentra-sentra produsen atau petani yang tersebar di berbagai daerah di Jatim. Di antaranya dari Jember, Jombang, Mojokerto, Nganjuk dan Kediri.

“Ini suatu situasi belanja yang  mungkin tidak pernah ditemukan di tempat belanja lain, selain di Lumbung Pangan Jatim,” tandasnya.

Dengan belanja melalui online, sudah dipastikan tidak akan ada kerumunan massa. Sebab penularan Covid-19 juga karena masyarakat tidak mengindahkan psysical distancing.

Kedua, Pemprov ingin memastikan bahwa sesungguhnya stock pangan tersedia. Ketiga, Pemprov memberikan kemudahan bagi masyarakat dimana harga semua kebutuhan pangan di Lumbung dibawah harga pasar.

Dari Lumbung, ini semua orang terlayani dengan penuh keadilan. Karena apa, lumbung ini tidak membedakan konsumen.

Masyarakat yang punya usaha rumahan seperti bakul kelontong, usaha catering, ataupun warung nasi, belanjanya disini. Mereka mendapat kemudahan harga bahan yang murah.

Dengan bahan yang murah, tapi terjaga kualitasnya, mereka bisa menjual makanan lebih dengan harga yang terjangkau. Sehingga tetap diminati oleh konsumen mereka. Mereka belanja cukup pakai WA, barang langsung diantar dan free ongkir. Itulah enaknya belanja di LPJ ini.

Sunardi, warga Margorejo, yang kebetulan sedang belanja di JX, mengaku, lebih enak belanja disini. Harganya murah dan bagi saya lebih dekat. Saya ada usaha kecil kecilan, melayani pesanan nasi kotakan kantoran. Setiap hari ada pesanan sekitar 100 sampai 150 kotak. Alhamdulillah, lancar.

Berdasarkan data laporan penjualan, masyarakat yang memanfaatkan fasilitas Lumbung Pangan Jatim sampai 16 September total penjualan 4.865.876.747. Jumlah transaksi baik melalui online dan offline totalnya Rp15.455.402.037.

Sedangkan jumlah konsumen pada September (tanggal 1 sampai 16 September) tercatat 99.397 orang dengan nilai transaksi Rp718 milliar. Sedangkan yang off line 23.331 orang dengan nilai transaksi Rp 116 milliar.

Warga Kota Surabaya paling banyak berbelanja di Lumbung Pangan Jatim. Tercatat mulai 28 Agustus-sampai 16 Sepember sebanyak 11.408 orang, Sidoarjo 3.350 orang, Gresik 1.681 orang, Malang 848 orang dan Lamongan 383 orang.

Sejak Lumbung ini operasional sudah mengalami sekali perpanjangan dan rencananya akan berakhir pada Desember 2020 nanti. Tapi ini tergantung Bu Gubernur. Berdasarkan data kunjungan baik online maupun offline, animo masyarakat sangat tinggi. Itu karena manfaatnya sangat dirasakan.

Dalam kerja sama itu di antaranya, BUMDes membantu menggalang calon pembeli di desa masing-masing untuk diinformasikan ke Kantor Pos atau ke manajemen Lumbung Pangan Jatim.

“Lumbung Pangan Jatim, sebagai jawaban bahwa pemerintah hadir memberi penguatan masyarakat dengan prinsip keadilan untuk kesejahteraan. Masyarakat tengah mengalami kesulitan, Ibu Gubernur memberikan solosi melalui Lumbung Pangan Jatim. Ini ide brilian,”

Yang jelas, Ini multi efek yakni membuka lapangan kerja, menambah pendapatan ojek online disaat mereka sedang lesu karena Pandemi  Corona. Menurut Supardi, Ojol asal Keputran Surabaya, sejak adanya Lumbung Pangan ini, pendapatan perharinya mendekati normal. Sehari bisa sampai 5 kali order.

Pengendalian Laju Inflasi

Lumbung Pangan Jatim (LPJ) yang digagas Gubernur Khofifah Indar Parawansa  ini mendapat apresiasi banyak pihak. Ketua Golkar Jawa Timur M Sarmujoi yang kebetulan anggota Komisi Xl DPR RI memberikan penilaian positif dan mendukung program Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

Sarmuji datang ke Lumbung Pangan tidak sendirian. Ia mengajak Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak dan Ketua Fraksi Golkar Kodrat Sunyoto. Ini agar anggota dewan juga tau apa yang sedang di kerjakan oleh Gubernur ditengah pandemi Covid-19.

Setelah sekitar satu jam berkeliling dari stan ke stan di Lumbung Pangan di gedung Jatim Expo Jalan Ahmat Yani Surabaya, anggota Komisi Xl DPR RI itu menilai bahwa  Lumbung pangan ini memberikan efek multi guna.

Disatu sisi sebenarnya Gubernur ingin memastikan bahwa stok pangan tersedia. Kedua dari lumbung pangan ini, Pemerintah memastikan dan hadir untuk memberikan banyak kemudahan kepada masyarakat.

Ya, lumbung pangan inii muncul dalam suasana pandemi, namun Lumbung ini sesungguhnya memberikan banyak manfaat kepada masyarakat bawah terutama mereka yang terdampak langsung dengan Covid-19.

Banyak pekerja kehilangan pekerjaannya karena menejement perusahaan mem PHK buruh lantaran brbagai kesulitan, banyak tukang ojek online (onjol) pendapatannya berkurang karena kehilangan banyak order, bahan penuruannya mencapai 60 persen, warung, estirant konsumennya sepi dan masih banyak dampak lain dari Pandemi Covid-19.

Oleh karena itu Sarmuji menyarankan agar Gubernur memperluas jangkauan pelayananannya, memperpanjang jam buka terutama yang melalui online, dan lubung pangan ini bisa berkelanjutan. Sebab  bisa membantu petani dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Program tersebut sudah bagus karena mengakomodir hasil panen petani serta keinginan berbelanja sembako dengan harga  murah,” kata Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjunak  menimpali.

Menurutnya, langkah Pemprov Jawa Timur  adanya lubung pangan Jawa Timur ini tidak sekedar menyedian harga harga kebutuhan dapur. Lebih dari itu adalah menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

Gagasan Gubernur Khofifah ini patut dicontoh oleh Provinsi lain. Sebab ini juga sekaligus pengendali laju inflasi . Diharapkan, program ini berkelanjutan, karena manfaatnya positif bagi masyarakat dan pemerintah.

Efek positifnya ternyata tidak saja dirasakan oleh masyarakat pembeli, tetapi juga petani produsen, juga pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendistribusian barang yang dijual.

Pendistribusian komoditas yang dikirim ke masyarakat melalui layanan Kantor Pos (PT Pos Indonesia, Red.), sebesar Rp 5.000 per paket order dialokasikan kepada BUMDes. Diketahui, ratusan BUMDes di Jatim sudah bekerja sama dengan Kantor Pos di tiap daerah.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa sudah memberikan dampak positif dari ide LPJ. Semoga Jatim selalu menjadi lokomotif, sekaligus penguatan kebutuhan masyarakat dan penyeimbang serta penyangga ekonomi Jawa Timur khususnya dan nasional. (Amin Istighfarin)