Joko tidak bisa menjelaskan bab kas koperasi yang minim, dibanding keuntungan penjualan sampul yang mencapai lebih dari Rp. 1 milyar.
Sementara sumber yang enggan privasinya di online kan membeber bahwa,
pegawai koperasi membeli sampul di percetakan seharga Rp. 7500/ lembar. Lalu dijual ke Koperasi Bumi Bhakti seharga Rp. 10.000/ lembar. Kemudian dijual lagi ke peserta PTSL sebanyak 119.500 orang dengan harga Rp. 25.000/ lembar.
Disitu terkoreksi keuntungan variatif. Pegawai BPN menjual ke koperasi meraup untung Rp 2.500/ lembar. Sedangkan pihak koperasi menjual kepada warga, mendapat untung Rp. 15.000/ lembar.
Hal itu dibantah Kasubag Hukum, I Made Supriyadi, dengan diplomasi hitungan tersebut bersifat mengeneralisir. Namun saat jurnalis meminta klarifikasi dengan minta untuk membuka pembukuan koperasi, dia berkilah tidak memiliki kewenangan.
Terkait keuntungan, menurut Made, dianggap lumrah. Mengingat setiap usaha, katanya, selalu mendambakan provit.
Meski demikian, Made tak bisa menjawab konfirmasi jurnalis, bahwa provit setiap usaha dagang tetap harus menjaga asas kepatutan dan etika meraih untung.
“Kalau jenengan well come, saya juga well come. Namun jika jenengan nekat, saya bisa lebih nekat,” gertak Made, tanpa menjelaskan frase kalimat yang disampaikannya.
Sementara Kepala Dinas Koperindag Pemkab Madiun, Indra Setyawan, menyatakan pihaknya hanya melakukan pembinaan kelembagaan, terhadap setiap usaha koperasi yang berada di wilayahnya.
“Jadi kami hanya bersifat melakukan pembinaan kelembagaannya saja. Bab keuangan itu menjadi urusan ketua dan pengawas koperasi,” jelas Indra Setyawan. (fin)
