Klimaks rekomendasi pasangan calon (Paslon) dalam Pemilukada, khususnya di Jawa Timur menapak dalam akrobatik penguasa politik.
Setidaknya, pertarungan internal kader partai memburu rekomendasi dari induk Partai Politik (Parpol) bukan sekedar pengaruh mahar dan hasil elekbilitas, ada rentetan gengsi, persaingan pengaruh elit politik hingga keluar dari bingkai logika berpolitik.
Gesekan gempa tektonik pasti dirasakan kader partai yang telah meretas, Menyeruak sebagai kader militan demi meraih karir politik memburu posisi sebagai kepala daerah.
Sepintas, secara legal dan konstitusi Parpol tidak ada yang dipersalahkan.
Mengapa? Karena mekanisme usulan dari pencalonan sudah sesuai prosedur. Artinya, DPP Parpol punya hak mutlak untuk memilih siapa figur yang mendapatkan restu.
Gesekan yang terjadi di Sumatera Barat seputar pencabutan rekom dari DPP PKB menggandeng Paslon Cagub/ Cawagub dari PDIP merupakan pernik-pernik sebuah momen, usai tersinggung dengan statement Puan Maharani, putri emas Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri seputar harapan Sumbar tidak meninggalkan ajaran Pancasila.
Gonjang-ganjing merembes ke daerah.
Tetap jadi pergunjingan, terpilihnya rekom untuk Gibran Rakabuming sebagai Cawali Solo. Bisa menggeser mantan Wawali Solo juga tokoh gaek PDIP. Berikutnya, Bobby Nasution melenggang sebagai Walikota Medan.
Artinya, percaturan rekom Paslon dalam Pemilukada bagi DPP bagian dari sikap represif petinggi partai untuk mengamankan kebijakan yang sifatnya diskresi.
Terakhir, optimisme Bacalon Walikota Surabaya Wisnu Sakti Buana dapat rekomendasi dari PDIP, ternyata kandas. Walaupun kadar militansi, loyalitas dan mengalir darah pejuang 100%, belum menjamin. Wisnu “gugur” di tangan Eri Cahyadi. Hampir dipastikan ‘pertarungan’ memperebutkan kursi Walikota Surabaya bakal seru setelah gabungan Parpol menjatuhkan pilihan ke Irjen Pol (Pur) H. Machfud Arifin dan Mudjiman.
Tergres, pelitnya PKB merekom Paslon untuk Pemilukada Bupati Sidoarjo.
