Hal yang sama terjadi di sektor usaha, korporasi, dan investasi. Penyerapan anggaran untuk insentif dunia usaha baru mencapai 13 persen dari alokasi Rp 120,61 triliun. Sedangkan, program pembiayaan korporasi belum terealisasi dari anggaran Rp 53,57 triliun.
Padahal, menurut Anis, Pemerintah perlu mendorong efektivitas industri manufaktur. Mengingat, sektor manufaktur mampu menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Anis pun menilai, belanja-belanja pemerintah belum maksimal. Hal ini nampak dari realisasi anggaran sektor K/L dan pemda yang baru mencapai 6,5 persen dari alokasi Rp 106,11 triliun. Padahal, di saat tingkat konsumsi sedang turun dan investasi rendah, seharusnya belanja pemerintah bisa dioptimalkan sebaik mungkin untuk membantu pemulihan ekonomi nasional. “Ketika belanja pemerintah tidak bisa optimal, ini akan membawa Indonesia ke jurang resesi di Kuartal III”, imbuhnya.
“Saya juga mengingatkan kepada Pemerintah untuk fokus pada pencapaian target-target ekonomi dan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, sebagai upaya menghindari kegagalan yang sama pada RPJMN 2015-2019. Terlebih di tengah krisis pandemi Covid-19, rakyat membutuhkan kerja keras pemerintah,” tutup Anis (sam)
