JAKARTA (WartaTransparansi.com) – Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati memberikan sejumlah kritik dan masukan kepada Pemerintah yang belum optimal dalam menjalankan kebijakan pemulihan ekonomi nasional.
Hal ini menyusul keterangan Menkeu tentang kemungkinan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kembali minus di Kuartal III Tahun 2020.
Pemerintah harus melakukan optimalisasi ekonomi dalam negeri, sehingga bisa menciptakan ekonomi yang berkeadilan,” kata Anis dalam keterangan tertulis, Kamis (27/8/2020). Politisi Fraksi PKS ini juga menyoroti penyerapan anggaran dalam program stimulus untuk ekonomi rakyat yang masih seret.
Ini terlihat dari realisasi anggaran perlindungan sosial yang baru sebesar 38 persen dari alokasi Rp 203,9 triliun, kemudian realisasi anggaran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) baru terlaksana 25 persen dari alokasi Rp 123,46 triliun, dan realisasi anggaran kesehatan baru terealisasi 7,22 persen dari alokasi Rp 87,55 triliun.
Kondisi ini tentu berdampak buruk bagi perputaran ekonomi negara. Mengingat, salah satu kunci utama untuk mengerek kinerja perekonomian pada Kuartal III adalah konsumsi domestik. Saat ini, daya beli masyarakat menurun.
Pemerintah harus mampu untuk mendorong konsumsi rumah tangga sehingga masyarakat melakukan spending. Hal ini akan memberi efek positif bagi terserapnya produk dalam negeri, ungkap Anis.
