Sabtu, 24 Februari 2024
28 C
Surabaya
More
    OpiniTajukRefleksi Tahun Baru Hijriyah 1442, Tahun Islam & Pancasila

    Refleksi Tahun Baru Hijriyah 1442, Tahun Islam & Pancasila

    Oleh : Djoko Tetuko (Pemimoin Redaksi Transparansi

    Tahun Islam ialah sebutan paling untuk tahun Hijriyah. Sebab walaupun dirumuskan dan diputuskan pada era Khalifah Umar bin Khattab, tetapi berdasarkan peristiwa hijrah (pindah) Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah.

    Tahun Hijriyah juga sebagai pertanda Nabi Muhammad SAW, membangun kota baru dari semula bernama Yatsrib menjadi Madinah. Juga dalam kehidupan berbangsa san bernegara, deklarasi membangun negara baru bernama Madinah.

    Sebab, ketika sudah mampu mengelola Madinah dengan bebagai suku dan agama, maka Rasulullah dalam menata pemerintah dan menjaga keamanan negara dengan melahirkan “Piagam Madinah”

    Sebagaimana dipahami bahwa Tahun Baru Hijriah atau Tahun Baru Islam merupakan suatu hari sangat penting bagi umat Islam. Sebab
    diputuskan Khalifah Umar beserta ahli sejarah, ahli falaq, dan ahli lain, memulai tahun baru Islam ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Kadinah 622 M, sebagai awal perhitungan kalender Islam.

    Perdebatan waktu itu, karena ada yang mengusulkan tahun Islam dimulai ketika kelahiran Nabi Muhammad saw., ada yang mengusulkan awal tanggal Islam ditetapkan pada hari Rasulullah diangkat sebagai nabi dan rasul tetapi pandangan yang menyarankan awal tanggal Islam pada tanggal hijrah Nabi saw.

    Penanggalan atau kalender Islam sendiri
    dimulai pada zaman Khalifah Ar-Rasyidin kedua yaitu Umar al-Faruq R.A.

    Penetapan ini adalah mengenangkan tonggak perubahan paradigma dalam sejarah agama Islam dimana pertama kali dalam sejarah Islam seorang nabi dan rasul membentuk pemerintah dengan segala kesulitan dan berhasil membuat hubungan diplomatik dengan beberapa negara serta menyampaikan dakwah Islam secara global sehingga Islam tersebar ke merata dunia.

    Piagam Madinah juga dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah, ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yasthrib (kemudian bernama Madinah). Kemudian disusun dokumen tersebut dengan tujuan utama untuk menghentikan pertentangan sengit antara Bani ‘Aus dan Bani Khazraj di Madinah. Untuk itu dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas pagan Madinah; sehingga membuat mereka menjadi suatu kesatuan komunitas, yang dalam bahasa Arab disebut ummah.

    Di kota Madinah 485 km dari Makkah, di kota peninggalan cicit Nabi Nuh itu, Nabi Muhammad mendapati masyarakat begitu plural. Melihat pluralitas itu, Nabi Muhammad SAW tidak lantas mendirikan negara Islam, namun Nabi Muhammad mendirikan sebuah negara yang berlandaskan kesatuan dalam perjanjian.

    Kota Yatsrib sendiri terdiri dari dua suku, Auz dan Khazraj yang sangat terbuka menerima kehadiran masyarakat luar, karakter penduduknya sangat senang kedatangan para Muhajirin dan sekaligus mendukung Islam, kaum Muhajirin pengikut Rasulullah dari Makkah.

    Mengapa tahun Islam berkaitan dengan Pancasila. Mengingat ketika Rasulullah membangun negara Madinah dengan perbedaan suku, agama, adat, dan budaya, maka memberikan batasan dalam bernegara dan berbangsa dengan “Piagam Madinah”.

    Indonesia ketika mempersiapkan kemerdekaan setelah ratusan tahun dalam penjajahan, juga menyiapkan “Piagam Jakarta”, dimana konsep itu menawarkan lebih dekat kepada negara Islam, atau memberikan undang-undang bagi umat Islam begitu mengikat.

    Oleh karena itu, melalui proses panjang Indonesia akhirnya juga berkiblat dengan “Piala Madinah”, bahwa umat Islam sebagai mayoritas tidak mencantumkan lagi kekhususan bagi umat Islam, dalam berbangsa dan bernegara.

    Piagam Jakarta (bahasa Inggris: Jakarta Charter) adalah sebuah dokumen historis berupa kompromi antara pihak agamais dan pihak nasionalis dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) untuk menjembatani perbedaan pandangan dalam agama dan negara. Piagam Jakarta merupakan piagam atau naskah yang disusun dalam rapat Panitia Sembilan atau sembilan tokoh Indonesia pada tanggal 22 Juni 1945 malam.

    Piagam Jakarta berisi garis-garis pemberontakan melawan imperialisme-kapitalisme dan fasisme (semangat perjuangan bangsa Indonesia melawan imperialisme, kapitalisme, dan fasisme), serta memulai dasar pembentukan Negara Republik Indonesia. Piagam Jakarta yang lebih tua dari Piagam Perdamaian San Francisco (26 Juni 1945) dan Kapitulasi Tokyo (15 Agustus 1945) itu merupakan sumber berdaulat yang memancarkan Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Republik Indonesia.

    Pada saat penyusunan UUD pada Sidang Kedua BPUPKI, Piagam Jakarta dijadikan Muqaddimah (preambule). Selanjutnya pada pengesahan UUD 45 18 Agustus 1945 oleh PPKI, istilah Muqaddimah diubah menjadi Pembukaan UUD. Butir pertama yang berisi kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya, diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa oleh Drs. M. Hatta atas usul A.A. Maramis setelah berkonsultasi dengan Teuku Muhammad Hassan, Kasman Singodimedjo dan Ki Bagus Hadikusumo.

    Naskah Piagam Jakarta ditulis dengan menggunakan ejaan Republik dan ditandatangani oleh Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, A.A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, H.A. Salim, Achmad Subardjo, K. H. Wahid Hasjim, dan Muhammad Yamin.

    “Piagam Jakarta”

    Bahwa sesoenggoehnya kemerdekaan itoe ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itoe maka penjajahan di atas doenia harus dihapuskan, karena tidak sesoeai dengan peri-kemaknoesiaan dan peri-keadilan.

    Dan perjoeangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat jang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan Rakjat Indonesia ke-depan pintoe-gerbang Negara Indonesia,yang merdeka, bersatoe, berdaoelat, adil dan makmur.

    Atas berkat Rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan yang loehoer, soepaja berkehidoepan kebangsaan jang bebas, maka Rakjat Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaannja.

    Kemoedian daripada itoe, oentoek membentoek soeatoe Pemerintah Negara Indonesia jang melindoengi segenap Bangsa Indonesia dan seloeroeh toempah darah Indonesia, dan oentoek memadjoekan kesedjahteraan oemoem, mentjerdaskan kehidoepan bangsa, dan ikoet melaksanakan ketertiban doenia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disoesoenlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itoe dalam suatu Hoekoem Dasar Negara Indonesia, jang terbentoek dalam soeatoe soesoenan negara Repoeblik Indonesia jang berkedaaulatan Rakjat, dengan berdasar kepada:

    Ketoehanan, dengan kewajiban mendjalankan sjariat Islam bagi pemeloek-pemeloeknja
    Kemanoesiaan jang adil dan beradab
    Persatoean Indonesia
    Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat, kebidjaksanaan dalam permoesjawaratan/perwakilan
    Keadilan sosial bagi seloeroeh Rakjat Indonesia.

    Djakarta, 22-6-1945

    Panitia Sembilan
    —//—

    Selanjutnya sekedar mengetahui, memahami dan mencerna “Piagam Madinah”

    “Piagam Madinah”

    Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang

    Ini adalah piagam dari Muhammad Rasulullah SAW, di kalangan mukminin dan muslimin (yang berasal dari) Quraisy dan Yatsrib (Madinah), dan yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka

    Pasal 1
    Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komunitas) manusia lain

    Pasal 2
    Kaum muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara baik dan adil di antara mukminin

    Pasal 3
    Banu Auf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin

    Pasal 4
    Banu Sa’idah sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin

    Pasal 5
    Banu Al-Hars sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin

    Pasal 6
    Banu Jusyam sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin

    Pasal 7
    Banu An-Najjar sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin

    Pasal 8
    Banu ‘Amr bin ‘Awf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin

    Pasal 9
    Banu Al-Nabit sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin

    Pasal 10
    Banu Al-‘Aws sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin

    Pasal 11
    Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung utang di antara mereka tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau diat

    Pasal 12
    Seorang mukmin tidak diperbolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya tanpa persetujuan dari padanya.

    Pasal 13
    Orang-orang mukmin yang taqwa harus menentang orang yang di antara mereka mencari atau menuntut sesuatu secara zalim, jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka

    Pasal 14
    Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran membunuh orang kafir. Tidak boleh pula orang beriman membantu orang kafir untuk (membunuh) orang beriman

    Pasal 15
    Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak bergantung kepada golongan lain.

    Pasal 16
    Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentang olehnya.

    Pasal 17
    Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka.

    Pasal 18
    Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu membahu satu sama lain.

    Pasal 19
    Orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada petunjuk yang terbaik dan lurus

    Pasal 20
    Orang musyrik (Yatsrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) Quraisy, dan tidak boleh bercampur tangan melawan orang beriman.

    Pasal 21
    Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali terbunuh rela (menerima diat). Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya

    Pasal 22
    Tidak dibenarkan orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya pada Allah dan Hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman kepadanya. Siapa yang memberi bantuan dan menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan dari Allah pada hari kiamat, dan tidak diterima dari padanya penyesalan dan tebusan.

    Pasal 23
    Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah Azza Wa Jalla dan (keputusan) Muhammad SAW

    Pasal 24
    Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.

    Pasal 25
    Kaum Yahudi dari Bani ‘Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga.

    Pasal 26
    Kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf

    Pasal 27
    Kaum Yahudi Banu Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf

    Pasal 28
    Kaum Yahudi Banu Sa’idah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

    Pasal 29
    Kaum Yahudi Banu Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf

    Pasal 30
    Kaum Yahudi Banu Al-‘Aws diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Aw.

    Pasal 31
    Kaum Yahudi Banu Sa’labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf

    Pasal 32
    Kaum Yahudi Banu Jafnah dari Sa’labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf

    Pasal 33
    Kaum Yahudi Banu Syutaibah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf

    Pasal 34
    Sekutu-sekutu Sa’labah diperlakukan sama seperti mereka (Banu Sa’labah)

    Pasal 35
    Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka (Yahudi)

    Pasal 36
    Tidak seorang pun dibenarkan (untuk berperang), kecuali seizin Muhammad SAW. Ia tidak boleh dihalangi (menuntut pembalasan) luka (yang dibuat orang lain). Siapa berbuat jahat (membunuh), maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesunggunya Allah sangat membenarkan ketentuan ini.

    Pasal 37
    Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. Mereka (Yahudi dan muslimin) bantu membantu dalam menghadapi musuh piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasihat. Memenuhi janji lawan dari khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya.

    Pasal 38
    Kaum Yahudi memikul bersama mukiminin selama dalam peperangan.

    Pasal 39
    Sesungguhnya Yatsrib itu tanahnya haram (suci) bagi warga piagam ini

    Pasal 40
    Orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin, sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat

    Pasal 41
    Tidak boleh jaminan diberikan kecuali seizin ahlinya.

    Pasal 42
    Bila terjadi suatu persitiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini, yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah Azza Wa Jalla, dan (keputusan) Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi piagam ini

    Pasal 43
    Sungguh tidak ada perlindungan bagi Quraisy (Mekkah) dan juga bagi pendukung mereka

    Pasal 44
    Mereka (pendukung piagam) bahu membahu dalam menghadapi penyerang kota Yatsrib

    Pasal 45
    Apabila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan) memenuhi perdamaian serta melaksankan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai tugasnya

    Pasal 46
    Kaum Yahudi Al-‘Aws, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung piagam ini. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan (pengkhianatan). Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik isi piagam ini

    Pasal 47
    Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar (bepergian) aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa. Dan Muhammad Rasulullah SAW

    Dikutip dari kitab Siratun-Nabiy saw., juz II, halaman 119-133, karya Ibnu Hisyam (Abu Muhammad Abdul malik) wafat tahun 214 H.
    —-

    Tanggal 20 Agustus 2020, tahun baru Islam, 1442 tahun silam Rasulullah SAW membangun negara Madinah dalam kemajemukan. Tanggal 18 Agustus 2020, Pembukaan UUD 1945 disahkan menjadi visi dan misi Negara Republik Indonesia, dari “Piagam Jakarta” setelah kompromi dengan perjanjian suci.

    Sekedar mengingatkan bahwa sejarah mencatat Nabi Muhammad SAW membangun negara Madinah dengan berdasarkan perjanjian, dan Pancasila menjadi landasan dan dasar negara Indonesia juga berdasarkan perjanjian. Dan sama-sama dapat dilaksanakan dengan damai sejahtera. Artinya Pancasila sudah final, sudah sangat kuat, hebat, punya harkat dan bermartabat. (JT/bbs)

    Penulis : Djoko Tetuko

    Sumber : WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan