BANYUWANGI (WartaTransparansi.com) – Adanya informasi bahwa sejumlah orang tua siswa-siswi/walimurid Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Giri, Kabupaten Banyuwangi yang mengeluhkan banyaknya pungutan dengan modus peran serta masyarakat (PSM) diprotes keras oleh Aliansi Rakyat Miskin (ARM).
Bahkan, ada dua bentuk PSM yang diterapkan di salah satu sekolah favorit yang beralamat di Jalan Wijaya Kusuma, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi ini, yakni PSM pembiayaan perawatan dan pengadaan fasilitas sekolah dan PSM pembiayaan kegiatan bakat minat dan prestasi siswa.
“PSM pembiayaan perawatan dan pengadaan fasilitas sekolah dikenakan saat pertama kali masuk sekolah sebesar Rp. 750 ribu. Sedangkan PSM pembiayaan kegiatan bakat minat dan prestasi siswa dikenakan Rp. 75 ribu setiap bulannya,” kata salah satu wali murid yang meminta identitas dirahasiakan.
Muhammad Helmi Rosyadi, Ketua Umum Dewan Pimpinan Kolektif Aliansi Rakyat Miskin mendesak kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Dewan Pendidikan, Saber Pungli maupun aparat penegak hukum untuk menindak sekolah yang telah memungut sumbangan dengan dalih apapun termasuk dengan modus PSM.
“Jangan sampai program sekolah gratis dari pemerintah dinodai oleh oknum-oknum nakal. Disaat pandemi Covid-19 sekarang ini, janganlah masyarakat dibebani dengan hal-hal seperti. Sehingga kami mendesak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Dewan Pendidikan, Saber Pungli maupun aparat penegak hukum untuk menindak sekolah yang telah memungut sumbangan dengan dalih apapun termasuk dengan modus PSM,” tegas Helmi yang juga Ketua Gerakan Buruh dan Rakyat Anti Korupsi (GEBRAK), Senin (22/6/2020).
Helmi juga mengatakan bahwa selama ini sudah ada bantuan operasional sekolah (BOS). Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran 20% (dua puluh persen) untuk pendidikan.
“Konstitusi atau Undang-Undang jelas mengamanatkan anggaran 20% (dua puluh persen) untuk pendidikan,” tutup Helmi. (Yin).
