“Kami terus cek, detailkan, kira-kira penerima si A, B, atau C ini bakal masuk program yang mana, yang pusat atau yang daerah. Biar tidak tumpang tindih,” ungkap Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas saat memimpin rapat verifikasi data di Posko Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Banyuwangi, Minggu (19/4/2020).
Rapat tersebut diikuti Sekretaris Daerah Mujiono, Asisten Adminiatrasi Pemerintahan Sih Wahyudi, dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Dinas Kominfo, dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
“Validasi dimatangkan, karena semangat kami adalah tepat sasaran. Karena, kalau sudah menerima skema A, tidak bisa dia menerima bantuan dari skema yang lain,” kata Anas.
Beberapa data yang divalidasi bersama adalah daftar calon penerima jaring pengaman sosial dari Pemkab Banyuwangi, tambahan penerima Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta bantuan tunai dari dana desa.
“Kemudian juga akan ada program baru dari beberapa kementerian, seperti Kemendikbud dan Kemenparekraf. Jadi kami input dan pilah kelompok mana yang sekiranya bisa lolos untuk mendapatkan program dari pusat maupun provinsi,” kata Anas.
Mengingat begitu banyaknya program dari pemerintah pusat, Anas berencana mengajukan usul kepada pemerintah pusat dalam kapasitasnya sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi). Usulnya adalah pemerintah pusat memberikan kuota penerima yang pasti kepada daerah, dan verifikasinya hendaknya diserahkan langsung kepada daerah.
