Kemudian Rp 450 miliar dialokasikan untuk satuan kerja Badan Otorita Pariwisata guna pengembangan lima destinasi pariwisata super prioritas yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Likupang.
“Oleh karena itu, destinasi pariwisata di lima daerah tersebut harus lebih maju dan berkembang,” tegasnya.
Kementerian Pariwisata juga diminta untuk melakukan koordinasi lebih intensif dengan kementerian dan lembaga lain, seperti Kementerian PUPR, Kemenhub, Kementerian LHK, Kemendes PDT dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan UKM, Kemenristekdikti, Kemendikbud, dan Bekraf untuk pengembangan destinasi super prioritas.
Sementara terkait DAK, politisi dapil NTT II ini meminta Kemenpar melakukan evaluasi terhadap implementasi dan capaian, agar alokasi DAK tersebut sesuai kebutuhan daerah. Oleh karena itu diperlukan petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) lintas kementerian.
Komisi X DPR RI juga meminta Kemenpar mengkaji dan mengevaluasi permasalahan akses pariwisata dalam bentuk akses penerbangan seperti mahalnya harga tiket serta meningkatkan sosialisasi untuk memperkuat pemahaman program-program strategi Kemenpar. (sam)
