Pemkab Lamongan bisa menjadi terbaik Nasional dalam pencegahan korupsi menurutnya karena didukung oleh pemenuhan secara sungguh-sungguh, 8 indikator rencana aksi pencegahan korupsi yang telah dilakukan.
Kami tidak hanya sekedar memenuhi kelengkapan administrasi saja, tetapi juga mengimplementasikannya,” ungkap Fadeli.
Seperti rekomendasi untuk memasang alat pencatat transaksi di sejumlah obyek pajak dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.
Diantara pemenuhan indikator tersebut adalah terkait perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu dan indikator kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP).
Kemudian ada indikator manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen asset dan indikator tata kelola Dana Desa.<
Sementara terkait pelayanan prima, saat ini sudah dibangun Mall Pelayanan Publik (MPP) yang akan diresmikan pada 2020. MPP ini akan menyatukan semua pelayanan perijinan di Kabupaten Lamongan di satu tempat.
Wapres KH Ma’ruf Amin dalam sambutannya menyampaikan, sesuai arahan presiden, agar pencegahan korupsi diutamakan pada sektor pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Mengedepankan partisipasi publik melalui keterbukaa informasi dan pemanfaatan teknologi untuk pencegahan korupsi.(rin)
