Airlangga juga mengatakan, untuk pelaksanaan Kartu Pra Kerja ini akan dibuat semacam project management office (PMO) dan karena sifatnya lintas kementerian, dan Presiden minta ini dikoordinasikan di bawah Kemenko Perekonomian.
Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah akan mempersiapkan Perpres (Peraturan Presiden)nya, Perpres untuk PMO, Perpres untuk pelaksanaan ini, Perpres untuk penerima manfaat, termasuk kriteria siapa yang eligible.
Sementara yang murah adalah mereka yang usia tertentu sesuai dengan undang-undang tenaga kerja, itu di atas 18 tahun dan mereka yang sedang tidak sekolah. “Jadi diharapkan program ini bisa komplementer untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Dan Bapak Presiden memberikan arahan bahwa Perpres ini akan diberi judul kepada tim yang kita sebut sebagai Komite Cipta Lapangan Kerja,” terang Airlangga.
Menjawab wartawan soal gaji bagi peserta pelatihan, Airlangga mengatakan, nanti PMO itu ada budget-nya untuk PMO. Sedangkan titik pelatihannya nanti dimulai di seluruh Indonesia. Di semua BLK pasti akan ikut, termasuk BLK di kementerian dan pihak swasta.
“Launchingnya kita persilakan dalam 2-3 bulan akan di launching. Sesudah Perpres ditanda tangani,” sambung Airlangga.
Dijelaskan, kalau pra pekerja namanya unemployment benefit, sedang tentu ada program-program penciptaan lapangan kerja yang lain. Tentu kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi 6% maka yang tercipta lapangan kerja antara 2,5-3 juta. “Nah itu kan jalan berdasarkan pertumbuhan ekonomi. Yang lain ini adalah untuk safety net,” ujarnya. (wt)
