Bisa saja kami melakukan langkah frontal dengan menggelar aksi mogok mengajar. Tapi, hal ini tidak kami lakukan dan masih mementingkan nasib anak didik. Untuk ini, kami berupaya mencari solusi dengan cara audensi bersama pihak Legeslatif dan Eksekutif, yang harapanya bisa menuai hasil maksimal ” pungkas Pak Arul, yang keseharianya sebagai Guru Agama Islam di SDN Bangsal 3, ini.
Sekedar mengingatkan, saat mendatangi kantor DPRD Kota Kediri, Selasa (5/11/2019) lalu, para GTT dan PTT dengan masa kerja bervariatif meminta adanya perhatian Pemkot Kediri yang selama ini belum mereka rasakan. Diantaranya, kenaikan insentif yang selama ini hanya Rp 250 ribu, tiap bulan, agar ada kenaikan sesuai UMK Kota Kediri, Rp 1.899.294,-. Lalu, membuatkan payung hukum guna menjamin keberadaan GTT dan PTT di Kota Kediri.
Pastinya, kami akan perjuangkan nasib para GTT dan PTT melalui pembahasan RAPBD 2020 mendatang. Ditambah lagi, akan membuatkan payung hukum guna menjamin keberadaan GTT dan PTT. Doakan saja semoga berhasil ” kata Sunarsiwi Kurnia Ganik, Ketua Komisi C, DPRD Kota Kediri, saat dihubungi, Kamis (7/11/2019).
Hal senada juga diungkapkan Sekretaris Komisi C, Wiko Winarno, bahwa pihaknya akan memperjuangkan semaksimal mungkin nasib para GTT dan PTT. ” Keberadaan kami bisa terpilih sebagai Anggota DPRD Kota Kediri juga atas peran mereka” ucapnya.(bud)
