Namun, tetap kita berikan apresiasi karena berhasil menembus di bawah 10 persen. Sementara soal gini ratio, saat ini (0,38) bukanlah yang terbaik. Indonesia pernah berhasil memiliki angka gini ratio yang sangat rendah (0,31) mendekati negara-negara welfare state (Gini ratio 0,20-0,30) pada tahun 2000.
“Catatan terpenting juga soal pengelolaan APBN kita yang masih mengadopsi konsep yang sudah terbukti gagal di banyak negara, yaitu masih menggunakan metode austerity policy (pengetatan anggaran). Terbukti konsepausterity policy yang eksesif malah menimbulkan penolakan dari rakyat sehingga mengarah pada krisis politik.
Dan pada saat yang sama, 30 persen APBN kita habis digunakan untuk membayar kewajiban utang sebesar Rp 680-an triliun,” ungakap legislator asal Sukabumi ini.
Itu disebabkan, menurut Heri, tingginya beban bunga utang akibat kebijakan pemberian kupon/bunga surat utang yang terlalu tinggi, sekitar 2-3 persen lebih tinggi daripada negara-negara yang kredit ratingnya di bawah Indonesia.
Jika pemerintah bisa bernegosiasi agar bunga surat utang diturunkan menjadi 1,5 persen bukan tidak mungkin bisa menghemat anggaran sekitar Rp 29 triliun yang bisa digunakan menutup defisit BPJS Kesehatan.
“Kondisi yang harus kita ketahui juga saat ini adalah turunnya indeks daya saing Indonesia menurut World Economic Forum. Padahal, saat ini indeks daya saing negara-negara tetangga kita seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand mengalami kenaikan.
Semoga hal-hal ini dapat menjadi catatan serius untuk Kementerian Keuangan guna mencapai Indonesia Maju, Adil Makmur, dan Sejahtera,” tutup Heri. (rom)
