Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk melakukan asistensi atau membantu dalam menangani persoalan kemiskinan di Jatim.
Dirinya berharap, TNP2K bisa membantu melakukan asistensi di seluruh kabupaten dan kota yang dinilai angka kemiskinannya masih tinggi.
“Saya mohon TNP2K bisa Melakukan pendampingan ke Pemprov Jatim untuk memberikan asistensi ke daerah yang kemiskinannya masih tinggi sehingga intervensinya lebih akurat,” ujar Gubernur Khofifah saat menerima audiensi dengan TNP2K dan Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Bappenas di Gedung Negara Grahadi Surabaya.
Ajakan Gubernur Khofifah agar TNP2K ikut membantu melakukan asistensi tersebut karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) kalau tingkat kemiskinan di Jatim saat ini sebesar 10,37 %. Angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,41 %.
Langkah asistensi yang diberikan TNP2K bisa melalui pendampingan. Salah satunya adalah soal validasi data yang bisa dijadikan pedoman untuk intervensi yang dibutuhkan, baik bansos, jamban, elektrifikasi , air bersih dan sebagainya.
“Saya sampaikan kepada TNP2K agar bisa membantu memberikan asistensi khususnya kepada sepuluh kabupaten yang kemiskinannya masih tinggi di Jawa Timur,” pintanya.
Sementara itu, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Bappenas Dr. Vivi Yulaswati, Msc menyampaikan, kantong-kantong kemiskinan di Jatim terdapat di 15 kabupaten. Yakni, Sampang, Sumenep, Bangkalan, Probolinggo, Tuban, Pamekasan, Bondowoso, Lamongan, Bojonegoro, Situbondo, Kediri, Malang, Lumajang, Jember dan Pasuruan.
Melihat kondisi tersebut, dirinya berharap akan terselenggaranya asistensi langsung dari TNP2K bersama Pemprov Jatim untuk mencari solusi penurunan angka kemiskinan.
Lebih lanjut Vivi Yulaswati memaparkan, bahwa wilayah di Jawa Timur yang masyarakatnya belum mendapatkan akses sanitasi layak masih terdapat 65,10 %. Lalu, yang belum memiliki akses air minum yang layak sebesar 28,10 %. Sedangkan anak yang tidak bersekolah di bangku SMP tercatat 21,14 %.
