Ya, benar kami memang menangani Prodamas berbekal dari aduan masyarakat dan lidik dari anggota. Tapi, secara pastinya akan munculnya dugaan penyimpangan atau tidak, kami belum bisa menjabarkan” kata Hanif, saat dihubungi, Rabu pagi (3/7/2019).
Ketika ditanya, sudah berapa orang yang sudah diperiksa, Hanif enggan mengungkapkan. Tapi, secara pastinya, pihaknya masih terus melakukan serangkaian penyelidikan dan koordinasi sebelum melangkah lebih jauh.
Kalau yang sudah diperiksa ada beberapa orang, tapi jumlahnya saya kurang paham. Detailnya, saya koordinasikan terlebih dahulu dengan Unit Tipikor yang menangani kasus ini ” tutupnya.
Sekedar diketahui, Prodamas merupakan program andalan Pemerintah Kota Kediri. Awalnya, program yang digulirkan sejak 2015 lalu, dengan nominal Rp 50 juta/ RT ,tiap tahunya.
Dan, program ini terus berlanjut, usai Walikota Kediri, Abdullah Abu Bakar dan Wakil Walikota Kediri, Hj Lilik Muhibah, terpilih kembali periode 2019-2024. Hingga, Prodamas dinaikan nominalnya menjadi Rp 100 juta/ RT, per tahunya. (bud)
