Oleh karena itu, penyelesaiannya PLN harus menggunakan EBT, seperti energi surya, energi angin, atau energi panas bumi. Hal ini untuk memberikan solusi bagi daerah yang tidak bisa dialiri oleh pembangkit.
“Ini menjadi tugas pemerintah. Komisi VII DPR akan meminta kepada Menteri ESDM untuk lebih serius menangani masalah ini, agar jangan hanya masyarakat yang ada di Pulau Jawa saja yang bisa menikmati energi, tetapi daerah-daerah seperti Sumatera yang merupakan penghasil energi terbesar ternyata rakyatnya masih ada yang belum bisa menikmati aliran listrik,” kata Ridwan.
Selain itu, dalam APBN juga akan diatur mengenai bantuan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk membayar biaya pemasangan listrik PLN.
Jadi dari Pemerintah melalui Kementerian ESDM akan membantu masyarakat yang tidak mampu membayar biaya pemasangan listrik, tetapi untuk pembayaran bulanannya tetap ditanggung oleh masyarakat sendiri.
Untuk tegangan listrik 450 watt, kita juga harapkan agar masyarakat Riau juga dapat dibantu. Karena anggarannya cukup banyak dan diharapkan dapat tersebar ke berbagai daerah,” imbuhnya.
Komisi VII DPR RI juga mendorong agar PLN dapat mengembangkan EBT dengan bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
“Karena Bumdes mempunyai anggaran yang berasal dari Dana Desa. Hal ini agar masyarakat yang ada di pedesaan juga bisa menikmati listrik,” pungkas legislator daerah pemilihan Jawa Timur V itu.(rom)
