Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan HIsyam mengatakan komisinya mendorong PT PLN (Persero) mulai mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) yang berbasis energi ramah lingkungan.
Hal itu diungkapkan saat kunjungan Kerja Spesifik Panja Limbah dan Lingkungan menyambangi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) 50 Mega Watt di PLTG Teluk Lembu, Provinsi Riau yang dioperatori oleh PLN.
“Kami melihat proses pengelolaan lingkungannya cukup baik. Tidak ada polusi lingkungan yang ditimbulkan. Hal tersebut karena yang mereka digunakan adalah gas. Dan kita harapkan ke depannya PLN dapat mengembangkan energi berbasis ramah lingkungan, seperti Energi Baru Terbarukan (EBT).
Jadi kita sudah harus mulai untuk meninggalkan energi yang berbasis fosil,” ucap Ridwan di Pekanbaru, Riau.
Memang tidak bisa dilakukan secara langsung, sambungnya, melainkan harus bertahap.
“Terutama di daerah Sumatera. Yang memprihatinkan, di Provinsi Riau belum seratus persen masyarakat dapat menikmati energi, khususnya listrik. Padahal Riau sendiri merupakan provinsi yang berpotensi menghasilkan energi yang cukup besar,” ujar Ridwan.
Politisi Partai Golkar itu mengatakan, salah satu hal yang menjadi kendalanya karena di wilayah Riau banyak parit-parit.
Oleh karena itu, penyelesaiannya PLN harus menggunakan EBT, seperti energi surya, energi angin, atau energi panas bumi. Hal ini untuk memberikan solusi bagi daerah yang tidak bisa dialiri oleh pembangkit.
“Ini menjadi tugas pemerintah. Komisi VII DPR akan meminta kepada Menteri ESDM untuk lebih serius menangani masalah ini, agar jangan hanya masyarakat yang ada di Pulau Jawa saja yang bisa menikmati energi, tetapi daerah-daerah seperti Sumatera yang merupakan penghasil energi terbesar ternyata rakyatnya masih ada yang belum bisa menikmati aliran listrik,” kata Ridwan.
Selain itu, dalam APBN juga akan diatur mengenai bantuan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk membayar biaya pemasangan listrik PLN.
Jadi dari Pemerintah melalui Kementerian ESDM akan membantu masyarakat yang tidak mampu membayar biaya pemasangan listrik, tetapi untuk pembayaran bulanannya tetap ditanggung oleh masyarakat sendiri.
Untuk tegangan listrik 450 watt, kita juga harapkan agar masyarakat Riau juga dapat dibantu. Karena anggarannya cukup banyak dan diharapkan dapat tersebar ke berbagai daerah,” imbuhnya.
Komisi VII DPR RI juga mendorong agar PLN dapat mengembangkan EBT dengan bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
“Karena Bumdes mempunyai anggaran yang berasal dari Dana Desa. Hal ini agar masyarakat yang ada di pedesaan juga bisa menikmati listrik,” pungkas legislator daerah pemilihan Jawa Timur V itu.(rom)