Surabaya – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini terus berjuang bersama warga Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, agar status tanah yang puluhan tahun mereka tempati bisa tersertifikasi. Setidaknya ada 6 RW (Rukun Warga) di Kelurahan Morokrembangan yang belum memiliki surat tanah. Hingga saat ini, status lahan yang mereka tempati merupakan milik Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas Provinsi Jawa Timur.
Wali Kota Risma mengatakan pihaknya bersama warga Morokrembangan terus berjuang agar status tanah yang mereka tempati bisa tersertifikasi. Bahkan, pihaknya telah mengirimkan surat ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar riwayat tanah yang ditempati warga Morokrembangan bisa tersertifikasi.
“Saya bersama warga itu sudah berjuang untuk tanah ini agar bisa dimiliki oleh warga. Sudah hampirgoal tiba-tiba ada surat dari BBWS bahwa itu tanahnya PUPR,” kata dia usai acara buka puasa bersama warga di Morokrembangan Surabaya, Selasa, (14/5/2019).
Risma menyampaikan, Pemkot Surabaya telah mengirimkan berkas warga ke BPN pusat dan telah disetujui. Namun, pihak BBWS masih belum menyerahkan sepenuhnya tanah riwayat itu.
“Dari Menteri BPN sudah tanda tangan, terus saya kirim surat ke BPN (Surabaya) untuk diproses, namun ada bantahan dari BBWS,” ujarnya.
Kendati demikian, perjuangan Risma pun tak berhenti sampai di situ. Beberapa hari yang lalu, ia bersama kepala daerah lain diundang oleh Presiden Joko Widodo ke Istana Negara Bogor. Pertemuan Jokowi bersama para kepala daerah itu, untuk mengetahui kebutuhan atau kendala yang ada di masing-masing kota/kabupaten.
Pada kesempatan itu, Risma langsung menyampaikan kepada Presiden terkait permasalahan status tanah warga di Morokrembangan tersebut. Ia berharap, status tanah warga Morokrembangan yang masih milik BBWS itu, bisa diserahkan dan disertifikasi. Ia menyebut, setidaknya luasan lahan yang bermasalah di sebelah utara tidak sampai 10 hektar, sementara di Gadukan sekitar 20 hektar. Namun tanah tersebut, sudah puluhan tahun ditinggali oleh ribuan keluarga.
“Saya sudah sampaikan ini ke Pak Presiden dan di situ juga ada beberapa Menteri yang hadir juga. Saya mohon ke Pak Presiden, itu adalah untuk warga untuk dapat bisa sertifikasi. Dan saya sampaikan, nanti kalau bapak nyerahkan sertifikat, bapak bisa hadir sendiri ke warga. Mudah-mudahan bisa,” tuturnya.
