Surabaya – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama Pemkot Surabaya melakukan sosialisasi anti korupsi dalam pengelolaan pajak daerah di Graha Sawunggaling, Selasa (23/4/2019). Sosialisasi ini diikuti sekitar 300 PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan Notaris se Kota Surabaya.
Pertemuan itu diawali dengan sosialisasi penerapan sistem online Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atau yang biasa dikenal dengan e-BPHTB. Selain itu, mereka juga mendapatkan sosialisasi tentang panduan PBB online. PPAT dan Notaris diberikan pemahaman ini karena mereka akan membantu wajib pajak dalam mengurus pajaknya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya Yusron Sumartono mengatakan sosialisasi ini penting karena sistem aplikasi itu ditambah menu-menu khusus. Salah satunya apabila ada warga yang mengurus sendiri perpajakannya, termasuk pula menu bukti lunas pada e-SPPT. “Sistem ini sudah kami terapkan sejak dua tahun lalu, PPAT dan notaries juga sudah sering menggunakan sistem ini, tapi kali ini memang ada menu yang kami tambahkan untuk menyempurkan pelayanan,” kata Yusron.
Menurut Yusron, acara sosialisasi kepada PPAT dan Notaris se Kota Surabaya itu merupakan tindaklanjut dari acara kerjasama atau MoU antara pemerintah daerah dengan Bank Jatim, Direktorat Jenderal Pajak dan juga BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang diinisiasi oleh KPK.
Acara yang digelar di Gedung Negara Grahadi itu mengundang seluruh kepala daerah dan wali kota se Jawa Timur. Tujuannya untuk optimalisasi pendapatan daerah dan penertiban aset atau barang milik daerah. “Jadi, kami berharap nanti PPAT dan Notaris bisa membantu wajib pajak dan tidak ada proses-proses yang berbelit-belit sehingga tidak menimbulkan praktek-praktek korupsi yang tidak diharapkan,” tegasnya.
Sebenarnya, lanjut dia, Pemkot Surabaya sudah menerapkan semua hal yang dianjurkan oleh KPK, terutama dalam hal pelaporan secara online. Bahkan, ketika acara di Grahadi tadi pagi, pihak KPK juga menyampaikan bahwa Surabaya sudah menerapkan sistem online ini sejak dua tahun silam, sehingga saat ini sudah tidak ada keluhan dalam penerapannya. “Kalau Surabaya kan sudah menerapkan aplikasi, maka sudah tidak ada keluhan. Bahkan, KPK pun sudah memonitor kinerja kami dan sudah paham apa yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya,” kata dia.
