Clean Governance meminta agar APH tidak tebang pilih dalam memeriksa pejabat atau pegawai negeri sipil yang terlibat dugaan tindakan melawan hukum ini. “Jangan sampai ini dijadikan mesin ATM dan masyarakat nanti antipati juga pesimis terhadap kasus ini,” papar Gus Irul panggilan akrabnya.
“Kita mendesak agar APH bisa mendalami dan memproses dugaan pidana ini, apabila tidak segera ada status hukum yang jelas dan tidak ada kejelasan kita akan Laporkan kinerja Aparat Penegak Hukum kita dan kita akan melakukan Aksi” tutup dia dalam rilisnya.(rin)
