Lamongan – Mantan anggota DPRD Lamongan Moh Amir, SE yang diduga melakukan jual beli proyek dan penipuan CPNS yang sampai saat ini belum ada status hukum yang jelas menuai kritik dari Clean Governance Lamongan.
“Kita tahu ini bukan kasus biasa, tapi hendaknya kepolisian dan kejaksaan harus segera menindaklanjuti laporan tersebut. Apalagi ini sudah hampir 90 hari semenjak dugaan perbuatan melawan hukum ini dilaporkan. Masyarakat memantau dan melihat kinerja Aparat Penegak Hukum. Biar tidak menimbulkan berbagai stigma ini harus cepat diselesaikan”. Ujar Nihrul Bahi Alhaidar, Direktur DPC Clean Governance Lamongan rilis di Kantor Clean Governance depan kecamatan Lamongan, Kamis,(21/3)
Seperti telah diberitakan sebelumnya bahwa ada 2 (dua) yang masing-masing pelapor berbeda instansi. Yang pertama terkait Jual beli proyek dan yang kedua indikasi penipuan CPNS yang nilainya ratusan juta rupiah. Dimana laporan tersebut dilaporkan sekitar akhir tahun 2018. Dalam Register Laporan di Polres Lamongan muncul surat perintah tugas dengan nomor 437/XII/RES.3.5/2018 tertangal 7 desember 2018.
Sangat disayangkan jika kemudian publik menilai kinerja kepolisian dan kejaksaan lamban sehingga mengurangi wibawa prestasi yang telah diperolehnya. Clean Governance Lamongan Pengawal Nawacita Presiden, menilai kasus yang diduga korupsi dalam pelaksanaan proyek tersebut melibatkan banyak pihak dan instansi.
Clean Governance meminta agar APH tidak tebang pilih dalam memeriksa pejabat atau pegawai negeri sipil yang terlibat dugaan tindakan melawan hukum ini. “Jangan sampai ini dijadikan mesin ATM dan masyarakat nanti antipati juga pesimis terhadap kasus ini,” papar Gus Irul panggilan akrabnya.
“Kita mendesak agar APH bisa mendalami dan memproses dugaan pidana ini, apabila tidak segera ada status hukum yang jelas dan tidak ada kejelasan kita akan Laporkan kinerja Aparat Penegak Hukum kita dan kita akan melakukan Aksi” tutup dia dalam rilisnya.(rin)